astakom, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mendukung upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Namun ia menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan program tersebut, demi memastikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia.
Charles mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk bertindak tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lalai dan membahayakan keselamatan anak-anak dalam distribusi MBG.
Baca juga
“Yang paling utama adalah kualitas dari manfaat MBG itu sendiri,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, dikutip astakom.com, Minggu (27/7).
Pernyataan Charles ini sejalan dengan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang telah menjadikan program MBG sebagai salah satu prioritas nasional dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan anak.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan 20 juta penerima manfaat MBG sebelum HUT Ke-80 Republik Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam HUT PKB yang berlangsung di Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Rencananya, akhir Agustus baru kita akan mencapai 20 juta penerima manfaat, akhir Agustus rencananya, tetapi saya minta bagaimana caranya, pikirkan, bagaimana kita bisa mempercepat,” ungkap Prabowo.
Hingga kini, laporan terbaru menyebut sudah ada 6,7 juta anak yang menerima manfaat dari program ini, menunjukkan percepatan yang signifikan.
Meski demikian, Charles Honoris mengingatkan agar aspek keamanan pangan tetap menjadi prioritas. Ia menyoroti insiden di Kupang, NTT, sebagai pelajaran penting untuk meningkatkan sistem pengawasan.
“Ini bukan soal angka, tapi soal kesehatan raga anak-anak penerus bangsa,” tegasnya.
Charles juga menekankan pentingnya melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara aktif, sebagaimana telah disepakati dalam rapat antara Komisi IX DPR, BGN, dan BPOM sebelumnya.
“Perlu diingat, kesimpulan rapat dalam komisi-komisi di DPR adalah dokumen resmi yang keputusannya mengikat,” katanya.
Program MBG yang digagas pemerintah tidak hanya menjadi simbol perhatian negara terhadap generasi muda, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk membangun masa depan bangsa melalui intervensi gizi yang berkelanjutan dan berkualitas.
Dukungan legislatif seperti yang disampaikan Charles menjadi penguat bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program secara akuntabel dan profesional.
