astakom, Jakarta – Polri menyatakan komitmennya untuk turun langsung memperkuat perekonomian akar rumput melalui dukungan total terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Wakil Ketua Posko Presisi Mabes Polri, Brigjen Pol Indarto meyakini, program ini akan menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang mandiri, adil, dan berbasis gotong royong.
Baca juga
“Polri melalui Posko Presisi menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis nasional pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan,” kata Indarto dalam acara sosialisasi di Posko Presisi Mabes Polri, dikutip astakom.com, Sabtu (26/7).
Sosialisasi tersebut menghadirkan jajaran kepolisian dari pusat hingga daerah serta narasumber dari Kementerian Koperasi, guna menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lapangan dalam percepatan pembentukan koperasi.
Indarto menjelaskan, Polri akan memainkan lima strategi utama dalam mendukung program ini, yakni pencegahan premanisme dan pungutan liar terhadap UMKM, penindakan mafia pangan di wilayah pedesaan, pendataan langsung di lapangan terkait pembentukan koperasi, Identifikasi hambatan operasional, serta pemberian asistensi teknis dari satuan kerja di tingkat polda dan polres.
“Melalui langkah kolaboratif dan terukur tersebut, diharapkan koperasi tidak hanya menjadi wadah ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian, keadilan, dan gotong royong dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih sejahtera,” tambahnya.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Henra Saragih, turut mengapresiasi dukungan Polri. Ia menyebut program Koperasi Merah Putih dirancang menjadi pusat kegiatan ekonomi desa yang mengelola berbagai unit usaha strategis, seperti gerai sembako, apotek, klinik desa, cold storage, dan layanan logistik.
Koperasi ini juga ditargetkan menjadi solusi atas problem distribusi, minimnya akses permodalan, hingga praktik perantara yang selama ini merugikan petani dan konsumen.
Untuk menjamin efektivitas program, Polri akan mengerahkan peran fungsi Binmas, Bhabinkamtibmas, dan Intelijen sebagai penggerak lapangan dan pendamping masyarakat, serta memastikan koperasi berjalan sesuai hukum dan kebutuhan lokal.
Langkah ini sejalan dengan visi “Polri untuk Masyarakat”, yang menempatkan kepolisian sebagai mitra aktif dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga ke tingkat desa.
