astakom, Jakarta – Pemerintah Indonesia memastikan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Thailand dan Kamboja dalam kondisi aman, meskipun ketegangan militer tengah berlangsung di wilayah perbatasan kedua negara tersebut.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan bahwa tidak ada WNI yang berada tepat di area konflik yang kini masih berlangsung di kawasan hutan terpencil perbatasan Thailand-Kamboja.
Baca juga
“Sejauh ini aman, tidak ada masalah. Karena deputi politik luar negeri kita tetap monitor,” ujar Lodewijk dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, dikutip astakom.com, Jumat (25/7).
Ia menjelaskan bahwa lokasi konflik berada jauh dari permukiman maupun pusat kota, sehingga relatif minim risiko terhadap keberadaan WNI. Namun, pemerintah tetap memantau secara ketat perkembangan situasi melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh.
KBRI Phnom Penh, dalam pernyataan resminya, mengungkapkan bahwa mereka telah menerima konfirmasi dari pihak Kamboja mengenai nihilnya korban WNI dalam konflik tersebut. Informasi itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja, Prak Sokhonn, kepada Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto.
“Menlu Kamboja menyampaikan informasi adanya korban di wilayah Kamboja, tetapi belum dapat memberikan konfirmasi terkait jumlah orang yang meninggal, luka-luka, ataupun bangunan-bangunan yang rusak. Ditekankan bahwa tidak ada warga negara asing yang menjadi korban,” bunyi pernyataan KBRI.
Terkait sebaran WNI, KBRI Phnom Penh mengaku menerima laporan bahwa sejumlah WNI tinggal dan bekerja di O’Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey, melalui layanan hotline. Namun, jumlah pasti WNI di wilayah tersebut belum dapat dipastikan. Sementara itu, belum ada data mengenai keberadaan WNI di Provinsi Preah Vihear, yang juga berada dekat dengan zona konflik.
Dalam pertemuan dengan korps diplomatik, Menlu Kamboja Prak Sokhonn memaparkan kronologi konflik, yang bermula dari bentrok senjata yang menyebabkan seorang serdadu Kamboja tewas pada 28 Mei. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintahnya untuk menyelesaikan konflik secara damai berdasarkan hukum internasional.
“Menlu Kamboja menjelaskan bahwa Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet, telah melayangkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB agar dilakukan pembahasan mengenai konflik yang berkembang dengan tujuan untuk mendorong kesepakatan gencatan senjata,” kata KBRI Phnom Penh.
Selain itu, surat serupa juga telah dikirimkan kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, selaku Ketua ASEAN, disertai apresiasi atas peran aktif Malaysia dalam mengupayakan komunikasi antara kedua negara yang berseteru.
Sebagai langkah antisipatif, pemerintah Kamboja mengimbau warga lokal maupun asing agar tidak melakukan perjalanan ke wilayah sekitar zona konflik, terutama di Provinsi Oddar Meanchey dan Preah Vihear. Pemerintah Indonesia juga menyerukan kewaspadaan tinggi bagi seluruh WNI di kawasan tersebut.
