Kementerian UMKM Dukung Implementasi 40 Persen Belanja Pemerintah Melalui Ajang Inabuyer

astakom, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) kembali menyelenggarakan INABUYER B2B2G EXPO 2025.

Penyelenggaraan Inabuyer merupakan bentuk nyata implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, yang mengamanatkan alokasi belanja barang/jasa pemerintah sebesar 40 persen untuk pengusaha UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, Inabuyer menjadi platform strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional dengan melibatkan UMKM sebagai pemeran utama rantai pasok.

“Event Inabuyer bersama LKPP ini adalah wujud nyata implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan perlindungan dan ruang sebesar-besarnya kepada UMKM untuk menjadi raja di negeri sendiri,” kata Maman dalam sambutannya saat pembukaan INABUYER B2B2G EXPO 2025 di Jakarta, Rabu (23/7).

Ia menjelaskan, meskipun angka belanja 40 persen untuk UMKM telah tercapai menurut data LKPP, namun tetap perlu penguatan dari sisi validitas entitas usaha, legalitas UMKM, dan jaminan bahwa produk yang dibeli benar-benar buatan dalam negeri.

“Kami ingin memastikan bukan hanya entitas usahanya yang UMKM, tetapi juga produknya benar-benar manufaktur lokal,” kata Maman dalam keterangan dikutip astakom.com, Kamis (24/7).

Maman menambahkan bahwa komitmen pemerintah terhadap penguatan ekonomi kerakyatan semakin tercermin dalam berbagai kebijakan afirmatif, termasuk penegasan bahwa belanja pemerintah harus memberikan porsi besar bagi UMKM, koperasi, dan produk dalam negeri.

“Hal ini menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintahan di bawah Presiden Prabowo terhadap ekonomi dan pengusaha UMKM di lapisan akar rumput termasuk dari desa-desa untuk tumbuh sejajar dengan kota dan wilayah maju lainnya,” kata Maman.

Lebih lanjut, Maman menjelaskan, Kementerian UMKM bersama LKPP serta kementerian dan lembaga terkait lainnya memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menerjemahkan pesan besar Presiden ke dalam kerja-kerja nyata.

“Setiap kebijakan yang kami lakukan harus berdampak langsung pada UMKM. Semua harus memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi rakyat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyatakan bahwa Inabuyer menjadi salah satu sarana penting untuk memperkuat rantai pasok dalam negeri secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, penguatan rantai pasok dalam negeri sejalan dengan arah pembangunan Presiden Prabowo Subianto. “Isu rantai pasok ini menjadi perhatian Presiden Prabowo, dan Inabuyer adalah salah satu strategi kuncinya,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa tantangan saat ini bukan hanya soal belanja, tetapi juga kualitas dan daya saing produk dalam negeri. “Ini wilayahnya Menteri UMKM, agar pengusaha kita bisa menghasilkan produk berkualitas dan kompetitif,” ujar Hendrar.