astakom, Padang – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), KH Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, kembali menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji.
Ia menilai UU Haji sebagai kunci agar persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447H/2026 M dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.
Baca juga
“BP Haji terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026, dengan menyesuaikan kebijakan baru hingga timeline teknis yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menghindari kendala dan menyempurnakan pelayanan haji tahun depan,” kata Gus Irfan saat menjadi narasumber dalam Kuliah Umum di Universitas Negeri Padang, dikutip astakom.com, Rabu (23/7).
Dalam kesempatan tersebut, Gus Irfan menjelaskan bahwa proses kontrak penyelenggaraan haji 2026 sudah akan dimulai sejak Agustus. Oleh karena itu, seluruh stakeholder di Indonesia harus segera menyesuaikan dengan kebijakan dan tahapan teknis yang diatur oleh otoritas Arab Saudi.
Ia menegaskan, jika RUU Haji disahkan, BP Haji siap menjalankan mandat baru ini sebagai wujud perhatian tinggi terhadap kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia.
“Dengan disahkannya Undang-Undang penyelenggaraan haji, maka Badan Penyelenggara Haji berkomitmen dan siap mewujudkan perhatian tinggi terhadap kualitas layanan jemaah haji Indonesia tahun 2026,” tegas cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) tersebut.
Gus Irfan juga menyebut, bahwa revisi UU Haji dan Umrah perlu dibuat selaras dengan arah kebijakan Kerajaan Arab Saudi. Hal ini penting agar manajemen penyelenggaraan haji memiliki otoritas dan kelembagaan yang kuat, termasuk dalam proses koordinasi bilateral.
“Diperlukan kelembagaan dan otoritas yang kuat untuk manajemen penyelenggaraan dan koordinasi. Termasuk dengan pemerintahan Arab Saudi,” jelasnya.
Ia optimis BP Haji mampu membawa penyelenggaraan haji ke arah yang lebih baik melalui konsep “Tri Sukses Penyelenggaraan Haji dan Umrah”, yang meliputi tiga pilar utama, yakni sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi, dan sukses peradaban serta keadaban.
Pilar pertama, sukses ritual, berfokus pada jaminan kenyamanan dan kekhusyukan jemaah dalam beribadah. Pilar kedua, sukses ekosistem ekonomi, bertujuan mengoptimalkan potensi haji dan umrah untuk memberdayakan UMKM halal, logistik, keuangan syariah, dan teknologi pelayanan.
Sementara pilar ketiga, sukses peradaban dan keadaban, menekankan pada pembentukan jemaah sebagai duta Islam yang moderat, toleran, tertib, dan berakhlak mulia.
Dengan pendekatan menyeluruh ini, Gus Irfan berharap reformasi penyelenggaraan haji tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi dan kolaborasi global bidang haji dan umrah.
“Kami optimis bahwa penyelenggaraan haji ke depan akan lebih baik di bawah pengelolaan BP Haji,“ pungkasnya.
