astakom, Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meraih penilaian positif dari publik atas kinerjanya di paruh pertama tahun 2025.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai angka impresif, yakni 81,2 persen.
Baca juga
“Survei ini mencatat pemerintah memperoleh rapor biru pada lima aspek utama,” ujar Menko Budi dalam keterangan tertulisnya, dikutip astakom.com, Minggu (21/7).
Dia pun merinci untuk aspek sosial budaya tercatat sebesar 95,1 persen, keamanan nasional 83,1 persen, stabilitas politik 70,8 persen, penegakan hukum 67,8 persen, dan kinerja ekonomi makro 67,4 persen.
Menko Budi menilai, capaian ini sebagai sinyal kuat bahwa kerja kolektif pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional telah berhasil memperkuat kepercayaan publik. Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan antar sektor dalam mendukung pembangunan nasional.
“Ini menunjukkan stabilitas politik dan keamanan yang dijaga bersama mampu menghasilkan optimisme di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik yang sekaligus Direktur Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara menyampaikan apresiasinya.
Menurutnya, kepuasan publik yang tinggi terhadap aspek sosial budaya dan keamanan adalah indikasi bahwa pendekatan pemerintahan Prabowo selama enam bulan pertama terbilang efektif dalam menjawab berbagai keresahan masyarakat.
“Tingkat kepuasan 81 persen di awal pemerintahan adalah angka yang sangat impresif. Ini tak lepas dari keberhasilan Prabowo meredam potensi polarisasi dan membangun komunikasi lintas sektor yang produktif,” ujarnya kepada jurnalis astakom.com, Minggu (20/7).
Igor pun menyoroti capaian 70,8 persen dalam aspek stabilitas politik yang dinilai signifikan dalam menjaga ritme kebijakan strategis pemerintah di tengah dinamika geopolitik global.
“Kepercayaan publik tak datang dari satu sektor saja. Ini kombinasi antara keamanan yang terkendali, program sosial yang menyentuh rakyat, dan sinyal ekonomi yang mulai stabil,” tambahnya.
Meski secara umum dinilai positif, Igor menyebut bahwa dua aspek dengan nilai paling rendah, yakni penegakan hukum dan ekonomi perlu mendapat perhatian ekstra.
Menurutnya, persepsi publik terhadap penegakan hukum erat kaitannya dengan langkah nyata pemberantasan korupsi, serta kecepatan reformasi birokrasi dan aparat hukum.
“Kalau aspek hukum dan ekonomi bisa ditingkatkan di semester berikutnya, ini akan jadi landasan kuat bagi keberlanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkas Igor.
