astakom, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengungkapkan keprihatinannya terhadap belum optimalnya pemanfaatan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Ia menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah serius, terutama terkait beban utang pembangunan bandara dan infrastruktur pendukungnya.
“Utang pembangunan BIJB sudah jatuh tempo. Selama ini hanya diakali dengan penjadwalan ulang. Kini, pokok dan bunganya jadi beban berat bagi pengelola,” kata politisi Gerindra itu.
Bambang menilai, minimnya minat masyarakat menggunakan Kertajati semakin terasa sejak beroperasinya Kereta Cepat Whoosh serta dibukanya kembali Bandara Husein Sastranegara di Bandung. Ia juga menyoroti kurangnya daya tarik fasilitas bandara bagi penumpang dan maskapai penerbangan.
“Kondisi ini memperparah rendahnya demand. Padahal, pembangunan BIJB menelan Rp2,8 triliun, ditambah Tol Cisumdawu Rp18,3 triliun. Sayang kalau akhirnya mangkrak,” tegasnya.
Sebagai solusi, Bambang mendorong agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Barat, termasuk dari 27 kabupaten/kota, serta pegawai BUMN, diwajibkan menggunakan Bandara Kertajati untuk perjalanan dinas.
Ia juga mengajak masyarakat lebih aktif memanfaatkan bandara tersebut untuk penerbangan domestik maupun internasional.
Selain itu, ia mengusulkan agar keberangkatan ibadah umrah warga Jawa Barat dialihkan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kertajati.
“Lebih dari 90 persen jamaah umrah Jabar masih lewat Cengkareng. Padahal, Kertajati bisa menjadi solusi jarak dan kemacetan. Sudah waktunya umrah dari sini,” ujarnya.
Bambang menegaskan bahwa BIJB Kertajati harus dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Jawa Barat, bukan menjadi proyek ambisius yang tidak dimanfaatkan secara maksimal.
