astakom, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Sembako yang sampai periode 9 Juli 2025 telah mencapai Rp20,26 triliun.
Dia menuturkan, bahwa bansos yang kini disalurkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200 ribu per bulan untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), telah disalurkan kepada 18,2 juta KPM, sekitar 97,22 persen dari total target 18,8 juta KPM.
“Pemerintah berkomitmen agar setiap masyarakat Indonesia mendapat akses terhadap kebutuhan dasar yang layak,” ujar Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagramnya, dikutip astakom.com, Kamis (17/7).
Ia menekankan bahwa Bansos Sembako bertujuan membantu keluarga penerima memenuhi kebutuhan nutrisi penting seperti beras, daging, buah, dan sayuran.
Penyaluran bansos ini dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta 7 kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
Selanjutnya, bantuan disalurkan langsung kepada KPM berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan pembaruan data sosial ekonomi terbaru pemerintah.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa skema penyaluran tunai dipilih untuk memberikan fleksibilitas lebih besar bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, sekaligus memastikan ketepatan sasaran dalam distribusi bantuan.
“Bansos sembako bukan hanya soal pemberian bantuan, tapi juga upaya APBN #UangKita dalam menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga berharap bansos ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan jangka panjang.
“Semoga Bansos ini memberikan banyak manfaat bagi penerima dan membawa dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Program Bansos Sembako merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan, serta bagian dari kebijakan fiskal yang berpihak pada pemulihan dan ketahanan masyarakat.
