astakom, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Ia menegaskan bahwa pelatihan intensif telah diberikan kepada para calon pengelola koperasi percontohan, yang rencananya akan resmi diluncurkan pada 21 Juli 2025 mendatang.
“Kesiapan SDM, sudah kami mulai pelatihan. Ada yang kita latih online dan offline di Surakarta. Ini sedang berjalan sekarang. Ini kerja sama antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Menaker Yassierli, dikutip astakom.com, Kamis (17/7).
Pelatihan daring dan luring tersebut berlangsung selama dua hingga empat hari. Para peserta nantinya akan mendapatkan sertifikat kompetensi dalam bidang tata kelola koperasi, yang diharapkan mampu menunjang efektivitas dan profesionalitas pengelolaan Kopdes Merah Putih.
Menaker menekankan pentingnya penguatan SDM sebagai ujung tombak keberhasilan program ini. “Inilah yang kemudian nanti kita akan teruskan, sehingga kita berharap dari segi SDM, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan bisa support,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan koperasi di desa dan kelurahan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal serta solusi ketenagakerjaan yang berkelanjutan.
“Sehingga koperasi itu bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di desa dan kelurahan, dan itu bagian menjadi salah satu solusi ketenagakerjaan kita ke depan,” imbuhnya.
Program Kopdes/Kel Merah Putih merupakan salah satu inisiatif prioritas pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dari tingkat akar rumput.
Peluncurannya semula dijadwalkan pada 19 Juli, namun diundur menjadi 21 Juli 2025 guna memastikan partisipasi maksimal dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
Saat ini, sebanyak 103 koperasi percontohan telah beroperasi di 38 provinsi dan 103 kabupaten. Secara keseluruhan, sudah terbentuk sekitar 81 ribu Kopdes Merah Putih, dengan 77 ribu di antaranya telah memiliki badan hukum koperasi.
Pemerintah juga tengah menyempurnakan regulasi operasional untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program ini setelah resmi diluncurkan.
