astakom, Jakarta – Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih diyakini bukan ancaman bagi warung-warung kecil di desa. Justru sebaliknya, Kopdes ini bisa menjadi mitra strategis dalam pasokan barang pokok.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas menegaskan, bahwa koperasi ini hadir untuk memperpendek rantai distribusi dan memperkuat ekonomi akar rumput.
Baca juga
“Enggak, malah mendukung. Bahkan, nanti koperasi ini bisa juga mensuplai warung-warung di kampung,” ujar Zulhas usai rapat koordinasi persiapan peluncuran Kopdes Merah Putih di Jakarta, Selasa (15/7).
Kehadiran Kopdes Merah Putih, lanjutnya, difokuskan untuk mengisi kebutuhan dasar masyarakat seperti sembako, LPG 3 kg, dan pupuk.
Ini menjadi upaya strategis pemerintah dalam memastikan keberlanjutan koperasi desa melalui model bisnis yang nyata dan terfokus, bukan sekadar menyuntik dana tanpa arah seperti pola koperasi sebelumnya.
Menurut Zulhas, persoalan utama distribusi bahan pokok di desa terletak pada panjangnya rantai pasok yang bisa mencapai delapan lapis, dari pabrik ke konsumen. Alhasil, harga jadi lebih mahal dan margin keuntungan warung makin tipis.
“Dengan adanya Kopdes, proses panjang itu akan dipersingkat dan memungkinkan harga yang lebih kompetitif dan margin keuntungan yang lebih baik, baik bagi koperasi itu sendiri maupun warung-warung kecil yang mereka suplai,” tegas Zulhas.
Sektor pupuk dan gas LPG pun masuk dalam prioritas utama, seiring keluhan petani soal mahalnya harga dan praktik tengkulak yang menekan. Zulhas menyebut, koperasi ini akan menjadi benteng melawan praktik predatoris di sektor pertanian.
“Koperasi pupuk ini akan diusahakan, kenapa harus pupuk, untuk memotong… rentenir-rentenir, tengkulak-tengkulak, selama ini,” tambahnya.
Sejauh ini, sekitar 81 ribu koperasi desa telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 78 ribu di antaranya telah berbadan hukum. Sebanyak 103 koperasi percontohan sudah disiapkan sebagai model implementasi awal Kopdes Merah Putih.
Peluncuran resmi akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Sehari setelahnya, 103 koperasi percontohan ini mulai bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara sebagai sumber pembiayaan awal.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap Kopdes tidak hanya menjadi wadah ekonomi desa, tapi juga simpul solidaritas antar-pelaku usaha kecil di level lokal.
