Apresiasi Sumbawa Barat, Fahri Ingin KSB Menjadi Pionir Nasional

astakom, Sumbawa – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), untuk menjadi pionir nasional dalam program penataan kawasan dan renovasi rumah tidak layak huni.

Hal ini disampaikan Fahri dalam rapat koordinasi nasional dengan Sekda KSB Hairul untuk membahas realisasi program perumahan rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat.

“Saya ingin KSB menjadi contoh nasional. Kalau perlu jadi percontohan bagaimana sebuah kawasan bisa tertata dengan baik, bersih, terintegrasi, dan menjadi wajah baru bagi pembangunan perumahan rakyat di Indonesia,” ujar Fahri di KSB, Senin (7/7).

Dalam kesempatan tersebut, Fahri juga menyoroti urgensi penanganan 26 juta unit rumah tidak layak huni di Indonesia, dengan prioritas 20 juta unit yang dimiliki masyarakat yang sudah punya tanah.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi pusat dan daerah sangat penting untuk mempercepat renovasi rumah serta membenahi kawasan permukiman padat dan pesisir.

“Kita harus mulai dari yang punya tanah dan rumah, tapi tidak layak. Itu kolateral hidup masyarakat. Tanah adalah jaminan tahap pertama, rumah yang layak adalah tahap kedua. Daerah harus aktif menyisir dan mendesain kawasan sasaran,” tegas Fahri.

Secara khusus, Wamen Fahri mengapresiasi potensi dan kesiapan KSB. Ia menyebut bahwa daerah tersebut memiliki peluang besar untuk menjadi pilot project nasional dalam reformasi kawasan, terutama di wilayah pesisir dan padat penduduk.

“Saya lihat proposal dari KSB sudah cukup serius. Tolong lanjutkan. Jangan ragu untuk mendesain kawasan baru dengan visi jangka panjang. Kita siapkan anggaran, fasilitasi, bahkan investasi dari pusat. Yang penting ada ide dan kesungguhan,” kata Wamen Fahri.

Ia juga mengingatkan bahwa saat ini pemerintah tengah mengalihkan pendekatan dari bantuan kredit perumahan menjadi subsidi tanah. Ini membuka peluang besar bagi daerah untuk memimpin penataan kawasan dengan model vertikal, efisien, dan berkelanjutan.

“KSB bisa jadi wajah baru Indonesia. Dari udara, harus kelihatan beda, bersih, tertata, dan menarik. Jangan sampai uang ada, tapi karena tak ada ide, hasilnya buruk. Kalau ide ada, uang bisa kita carikan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah pusat melalui Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP akan membantu dari sisi pembiayaan pembangunan rumah, infrastruktur dasar, hingga kolaborasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk wilayah nelayan.

“Saya siap mengawal langsung. KSB punya sumber daya dan semangat. Sekarang waktunya kita tunjukkan bahwa daerah bisa memimpin pembaruan, bukan sekadar menunggu,” tutup Fahri Hamzah.