astakom, Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu fondasi utama dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Aceh. Ia menyebut MBG juga berperan penting dalam mengatasi kemiskinan, stunting, dan ketimpangan sosial.
Hal itu disampaikan Fadhlullah saat menjadi keynote speaker dalam acara Duek Pakat Nasional Tata Kelola Dapur MBG yang digelar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK), Senin, (7/7).
Baca juga
“MBG bukan sekadar memenuhi hak dasar warga atas makanan bergizi. Ini adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas manusia Aceh,” ujarnya.
Fadlullah menyatakan, MBG merupakan salah satu program prioritas nasional dari Presiden Prabowo Subianto, yang secara langsung mendukung upaya penurunan angka stunting di Tanah Rencong.
Wagub juga menyoroti pentingnya keterlibatan koperasi desa dalam mendukung kelancaran distribusi bahan pangan untuk dapur MBG.
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh tengah menyiapkan lebih dari 6.500 desa untuk memiliki koperasi aktif, yang akan memperkuat rantai pasok pangan lintas wilayah.
“Jika koperasi tumbuh di seluruh Aceh, maka pasokan antar kabupaten akan lebih terintegrasi dan efisien,” ujarnya.
Acara duek pakat dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik USK, Prof. Agussabti, yang menekankan perlunya perencanaan matang dan kolaborasi banyak pihak agar MBG dapat berjalan optimal.
“Tantangannya besar. Pengelolaan sumber daya harus efektif dan efisien agar dapur MBG bisa berkelanjutan,” ujar Fadhlullah.
Senada dengan itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, Prof. Faisal, menekankan pentingnya sistem tata kelola MBG yang baik, dari tahap perencanaan hingga pemantauan.
Ia juga menyoroti peluang kolaborasi dengan sektor industri untuk memperkuat rantai pasok dan melibatkan tenaga kerja lokal.
“MBG tidak hanya soal ketahanan pangan. Ini juga bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Faisal seraya menambahkan bahwa FEB USK siap berkontribusi lewat riset dan pengembangan peta jalan tata kelola MBG yang berkelanjutan.
Forum duek pakat ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan prinsip tata kelola yang kuat, sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan guna memperkuat efektivitas program MBG di Aceh dan Indonesia.
