astakom, Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjalin kerja sama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih).
Kolaborasi dua Kementerian ini dimaksudkan untuk mendukung program pengembangan koperasi sebagai salah satu agenda strategis nasional.
Baca juga
Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Kantor Kemenaker, Selasa (01/07).
Budi Arie mengatakan melalui kerja sama ini diharapkan kedepan, SDM pengelolaan Kopdes/ Kel Merah Putih dapat terasah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di setiap Kopdes/Kel Merah Putih. Diakuinya bahwa SDM yang unggul dan kompeten menjadi kunci utama bagi keberhasilan Kopdes/Kel Merah Putih.
“Banyak pertanyaan soal 80 ribu Kopdes dan persoalan utama adalah soal SDM. Maka kita bekerja sama dengan Kemenaker ini untuk melaksanakan pelatihan yang memang sangat dibutuhkan untuk mengelola Kopdes/Kel Merah Putih itu,” ujar Menkop, dikutip astakom.com, Rabu (2/7).
Menurut Budi Arie, Kopdes/ Kel Merah Putih diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 2 juta orang dari desa.
Besarnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi tersebut, maka sudah menjadi keharusan agar SDM yang bekerja benar-benar profesional, kompeten dan mampu menjawab tantangan yang terjadi di setiap Kopdes/Kel Merah Putih.
“Kalau satu koperasi menyerap 25 orang, maka ada potensi 2 juta lapangan kerja baru. Ini bisa mengurangi arus urbanisasi dan menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif di desa,” jelas Budi Arie.
Lebih lanjut, Menkop Budi Arie menyampaikan bahwa koperasi yang terorganisir secara profesional dapat meningkatkan skala ekonomi dan posisi tawar di pasar.
Untuk mencapainya, maka yang menjadi fokus pertama dan utama adalah pengembangan SDM pengelola Kopdes/Kel Merah Putih.
“Kita ingin pengelola koperasi punya keahlian, karena banyak hal teknis yang harus diasah dan dilatih. Harapannya, dari sini akan tumbuh lapangan kerja baru dan penghasilan layak,” ujar Budi.
Kerja sama ini meliputi penyediaan pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi bagi pengelola Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia yang akan difasilitasi oleh Kemenaker melalui balai pelatihan milik pusat dan daerah.
Seluruh fasilitas ini telah dilengkapi sarana digital yang mendukung pelatihan teknis dan uji kompetensi berdasarkan standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Di Kemenaker ini ada banyak bidang keahlian yang bisa digunakan untuk melatih (pengelola Kopdes/Kel Merah Putih) sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan sampai ketukar model pelatihannya,” kata Menkop.
Kolaborasi yang dilakukan antara Kemenkop dan Kemenaker ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang selalu menekan pada empat aspek utama yang menjadi sasaran pemerintah.
Keempat aspek tersebut adalah penciptaan lapangan kerja, swasembada pangan, swasembada energi dan hilirisasi. Dengan sinergi yang baik antara dua institusi ini, lanjut Menkop, diyakini beberapa aspek utama tersebut dapat dipenuhi melalui program strategis Kopdes/ Kel Merah Putih.
“Kami ingin menciptakan tenaga kerja baru, dan untuk swasembada pangan bisa kita lakukan melalui Kopdes/ Kel Merah Putih, lalu untuk swasembada energi nanti akan kita lanjutkan dengan pembangunan PLTS dan hilirisasi kita harap koperasi nanti bisa punya industri punya pabrik hilirisasi,” kata Menkop.
Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menambahkan bahwa kerja sama ini diresmikan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) sebelumnya.
Menurutnya, program Kopdes/ Kel Merah Putih menjadi salah satu program yang sangat strategis untuk menyerap jutaan tenaga kerja dari desa sehingga ekosistem pembentukan hingga operasionalisasinya perlu didukung oleh semua pihak.
“Koperasi menjadi salah satu program strategis Pak Presiden. Kami melihat bahwa jika 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih berjalan, maka ada potensi menyerap sekitar 2 juta orang. Ini solusi luar biasa dalam pemberdayaan ekonomi akar rumput,” tutup Yassierli.