Kamis, 3 Jul 2025
Kamis, 3 Juli 2025

Gemira Dukung Penuh Pengesahan RUU Perampasan Aset, Jalan Keadilan untuk Rakyat

astakom, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira), Sudarto menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai langkah tegas negara dalam melawan praktik korupsi dan mengembalikan hak-hak rakyat.

Sudarto menegaskan bahwa RUU ini bukan semata-mata perangkat hukum administratif, melainkan simbol komitmen negara untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga :

Tidak ada rekomendasi yang ditemukan.

“UU Perampasan Aset bukan sekadar instrumen hukum, melainkan jalan keadilan bagi negara untuk merebut kembali hak rakyat yang telah dirampas oleh tangan-tangan rakus para koruptor,” ujar Sudarto kepada jurnalis astakom.com, Rabu (2/7).

Ia menilai, harta yang diperoleh melalui jalan kejahatan dan pengkhianatan terhadap bangsa harus dirampas, karena tidak layak dinikmati oleh segelintir elite yang mencederai amanah publik.

Menurutnya, pengesahan undang-undang ini akan memungkinkan negara untuk mengalihkan aset hasil korupsi, demi kepentingan kesejahteraan masyarakat luas.

Sebagai organisasi sayap dari Partai Gerindra, Gemira memandang bahwa dorongan terhadap RUU Perampasan Aset merupakan bagian penting dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat, dan berpihak kepada rakyat kecil.

“Ini adalah bentuk nyata komitmen terhadap cita-cita Presiden Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Rakyat harus jadi pemenang dalam perang melawan korupsi,” tambahnya.

Gemira juga mengajak seluruh elemen masyarakat, ormas keagamaan, dan partai politik lainnya untuk tidak ragu-ragu mendukung pengesahan RUU tersebut.

“Keberanian politik dalam mendobrak status quo diperlukan agar tidak ada lagi celah hukum yang melindungi kekayaan hasil kejahatan,” ucapnya.

RUU Perampasan Aset sendiri saat ini tengah menjadi sorotan publik dan pembahasan intensif di parlemen. Banyak pihak menilai, undang-undang ini akan menjadi tonggak penting dalam pemberantasan korupsi yang lebih efektif di Indonesia.

Rubrik Sama :

Prihatin Insiden Kapal Tenggelam di Selat Bali, Puan: Perbaiki Tata Kelola Transportasi

astakom, Jakarta – Insiden tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) di Selat Bali, mendapat perhatian serius dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam keterangan resminya, ia...

Libatkan KPAI, Pastikan Sekolah Rakyat Ramah Anak Tanpa Bullying dan Intoleransi

astakom, Jakarta – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Rahmayanti, memastikan modul perlindungan dan pengasuhan anak masuk dalam kurikulum Sekolah Rakyat tidak ada...

Menhan Sjafrie Ungkap TNI Dibangun dengan Filosofi Trisula Nusantara

astakom, Jakarta-Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat tertutup di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (2/7). Agenda utama rapat...

Kemenhub Pastikan Kebijakan Zero ODOL untuk Lindungi Sopir Truk

Kebijakan zero ODOL (Over Dimension Over Load) kembali menuai sorotan, terutama dari kalangan sopir truk yang merasa menjadi pihak paling terdampak. Padahal kebijakan ini tidak semata-mata ditujukan sebagai penindakan hukum, melainkan juga mengandung unsur perlindungan dan insentif bagi para pengemudi.
Cover Majalah

Update