astakom, Jakarta – Dukungan terhadap pemanfaatan minyak jelantah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bahan baku bioavtur mengemuka sebagai langkah inovatif dalam mendukung ekonomi hijau.
Namun, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi mengingatkan pemerintah agar tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam proses pengelolaannya.
“Harus jelas, hasil penjualannya ke mana? Apakah dimasukkan sebagai tambahan pemasukan untuk SPPG? Kalau iya, uang itu digunakan untuk apa? Jangan sampai menimbulkan celah penyalahgunaan,” ungkap Nurhadi dalam keterangannya, dikutip astakom.com, Kamis (26/6).
Ia menyambut baik inisiatif yang diajukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pemanfaatan minyak jelantah MBG sebagai bioavtur.
Namun, legislator asal Jawa Timur VI itu menekankan bahwa semua proses harus dilaporkan secara terbuka, agar tidak menimbulkan kecurigaan publik dan tetap menjaga kepercayaan terhadap program yang sudah berjalan.
“Jadi ya kita dukung, dan kita harus fair, kalau memang programnya baik, ya kita apresiasi. Tapi kalau ada catatan, tentu harus dievaluasi,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menyampaikan bahwa setiap bulan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan sekitar 800 liter minyak goreng untuk kebutuhan memasak MBG.
Dari jumlah tersebut, sekitar 550 liter atau 71 persen menjadi jelantah yang bisa dijual kembali dengan harga Rp 7.000 per liter.
Langkah ini disebut-sebut berpotensi menjadi sumber pemasukan tambahan dari pengelolaan limbah makanan. Namun Nurhadi menilai, tanpa kejelasan alur pengelolaan dan pemanfaatan dana, program semacam ini rentan menimbulkan penyimpangan.
Ia menekankan bahwa prinsip akuntabilitas adalah kunci agar program sosial seperti MBG tetap berjalan dengan penuh integritas dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, Nurhadi juga mengingatkan agar pemanfaatan limbah seperti minyak jelantah tidak disalahgunakan untuk konsumsi masyarakat, karena berpotensi mencederai hak masyarakat rentan atas pangan yang sehat dan aman.
Dengan pengawasan yang kuat dan sistem pelaporan yang transparan, Nurhadi optimistis pengelolaan minyak jelantah MBG dapat menjadi contoh sinergi antara program sosial dan ekonomi hijau tanpa mengorbankan integritas.
“Kalau ini dikelola dengan benar, MBG bukan hanya memberi makan anak-anak Indonesia, tapi juga memberi makan program ekonomi hijau,” tutupnya.