astakom, Mekkah – Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sriyanto Saputro, menyampaikan sejumlah keluhan yang disampaikan oleh jemaah haji Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Dalam pemantauannya, Sriyanto menemukan bahwa permasalahan utama yang dirasakan para jemaah berkaitan dengan penginapan, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan.
“Misalnya, ada suami-istri terpisah penginapannya, keterlambatan konsumsi, dan kurangnya sarana transportasi, terutama saat menuju prosesi Armuzna,” ujar anak buah Prabowo Subianto ini, Sabtu (14/6).
Menurutnya, permasalahan tersebut tidak lepas dari penerapan sistem multi syariah oleh Pemerintah Arab Saudi. Dalam sistem ini, satu kloter jemaah bisa ditangani oleh perusahaan atau syirkah yang berbeda, sehingga berdampak pada ketidakteraturan layanan. Di sisi lain, ia juga menyoroti penerapan kartu nusuk yang dinilai belum berjalan optimal di lapangan.
Selama berada di Tanah Suci, Sriyanto turut meninjau langsung kondisi jemaah asal Sragen dan Karanganyar. Ia juga menjalin komunikasi dengan Bupati Sragen dan Ketua PCNU Sragen dalam rangka memastikan kondisi jemaah tetap terpantau. Di tengah keterbatasan yang ada, ia mengapresiasi kesabaran dan ketabahan para jemaah yang tetap menjalankan ibadah dengan khusyuk.
Evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan haji tahun ini, lanjut Sriyanto, akan menjadi agenda DPR RI melalui pembentukan panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus). Tujuannya, agar pelayanan jemaah ke depan semakin baik dan tepat sasaran.
Tak hanya di Mekkah, Sriyanto juga meninjau kesiapan layanan di Madinah. Ia menekankan pentingnya perbaikan layanan, terutama menjelang fase kepulangan jemaah yang akan berpusat di kota tersebut.
“Penyelenggaraan haji 2026 harus lebih baik. Biaya bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan, sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto,” tutupnya.
