astakom, Jakarta — Kepedulian terhadap sesama menjadi semangat yang dibawa Ketua Umum PP Tunas Indonesia Raya (Tidar), organisasi sayap Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, saat mengunjungi lokasi kebakaran di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, baru-baru ini.
Dalam kunjungan tersebut, ia tidak hanya meninjau langsung kondisi warga terdampak, tetapi juga menyalurkan bantuan serta menyuarakan pentingnya solusi jangka panjang pascakebakaran.
“Hari ini saya hadir di dapur saya di Jakarta Utara, yang dimana kemarin terjadi kebakaran yang sangat luar biasa,” ujar tokoh perempuan Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu.
Kebakaran hebat yang melanda kawasan padat penduduk tersebut telah berdampak pada ribuan jiwa. Dalam keterangannya, ia menyebutkan bahwa sedikitnya 3.200 warga menjadi korban terdampak akibat bencana tersebut.
Sebagai bentuk kepedulian, ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan hanya sekadar seremonial, melainkan wujud nyata dari komitmen Partai Gerindra, partai yang diketuai oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat akar rumput.
“Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak dan komitmen untuk memperjuangkan penanganan serta pemulihan pascakebakaran,” tuturnya.
Tak hanya fokus pada pemulihan jangka pendek, Ketua PP Tidar tersebut juga menyuarakan pentingnya solusi struktural dan administratif, terutama yang berkaitan dengan status lahan yang hingga kini masih menjadi persoalan mendasar di wilayah tersebut.
“Saya mohon kepada Pak Gubernur ini bisa ada solusi jangka panjang,” tegasnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran dinas-dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai bergerak cepat dan tanggap dalam memberikan bantuan dan penanganan awal di lokasi kejadian.
“Apresiasi kepada dinas-dinas Provinsi Jakarta yang sangat cepat merespon dan langsung hadir pada hari ini juga,” ucapnya.
Namun demikian, ia menyoroti pentingnya peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memberikan kejelasan status tanah agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“BPN ini harus jelas untuk menghindari permasalahan yang sama ke depannya,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan pemukiman padat di atas lahan yang belum jelas statusnya bisa memicu persoalan berulang, mulai dari sengketa hingga potensi bencana. Ia berharap ada langkah konkret dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini secara tuntas.
“Supaya status tanah, kalau misalkan masih ada pemukiman seperti ini, kan sebenarnya membuka peluang untuk masalah yang sama terjadi lagi ke depan. Jadi kita perlu ada kejelasan dalam hal ini,” tandasnya.
