astakom, Jakarta-Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan stimulus berupa diskon tarif transportasi. Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah situasi global yang dinamis.
“Stimulus sektor transportasi yang diberikan selama masa libur sekolah pada Juni hingga Juli 2025 diharapkan bisa mendorong minat masyarakat untuk bepergian, terutama di dalam negeri,” ujar Menhub Dudy dikutip astakom.com.
Pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp940 miliar untuk memberikan potongan harga tiket di berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api, pesawat, kapal laut, hingga penyeberangan.
Untuk moda kereta api, diskon sebesar 30 persen diberikan untuk 3,5 juta kursi, dengan nilai anggaran mencapai Rp300 miliar. Sementara pada sektor angkutan udara, stimulus berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6 persen diberikan untuk 6 juta penumpang kelas ekonomi, dengan nilai total Rp430 miliar.
Pada moda angkutan laut, potongan tarif berlaku bagi 923 ribu penumpang, yang terdiri dari 812 ribu penumpang kapal reguler dan lebih dari 110 ribu penumpang kapal perintis. Sedangkan untuk angkutan penyeberangan, diskon tarif diberikan kepada lebih dari 500 ribu penumpang dan 1,1 juta kendaraan. Stimulus untuk dua moda ini mencapai Rp210 miliar.
“Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan program ini sebaik-baiknya. Harapannya, aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat meningkat selama libur sekolah, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” kata Menhub Dudy.
Selain stimulus transportasi, pemerintah juga meluncurkan empat kebijakan lain demi menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Di antaranya, penebalan bantuan sosial berupa tambahan Kartu Sembako dan Bantuan Pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp11,93 triliun.
Pemerintah juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen kepada 110 juta pengguna jalan, dengan alokasi anggaran Rp650 miliar dari luar APBN.
Kebijakan lainnya adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan bagi 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, senilai total Rp10,72 triliun. Pemerintah juga memperpanjang diskon iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar 50 persen untuk sektor padat karya selama enam bulan, dengan anggaran Rp200 miliar.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global.
