astakom, Jakarta – Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia melangkah berani untuk bergabung dengan jajaran negara-negara maju melalui aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Langkah ini bukan sekadar prosedural, tapi sebuah simbol bahwa Indonesia siap duduk di meja global, bukan hanya sebagai penonton, melainkan sebagai pembentuk arah kebijakan dunia.
Baca juga
Kehadiran Indonesia di kancah global semakin terang, setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyerahkan dokumen Initial Memorandum (IM) kepada Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, pada Selasa (3/6).
“Momen ini tentu menjadi penting karena Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memasukkan aksesi dan juga menyelesaikan Initial Memorandum,” tegas Menko Airlangga dalam keterangan tertulis, dikutip astakom.com, Kamis (5/6).
Dokumen IM mencakup 25 kebijakan prioritas dalam 32 topik, hasil kerja keras dan refleksi nasional mendalam oleh Tim Nasional Aksesi OECD. Ini bukan hanya daftar tugas teknokratis, ini adalah cermin tekad Indonesia untuk menjunjung tinggi prinsip tata kelola global yang inklusif dan berbasis aturan.
Lebih dari itu, partisipasi aktif ini menjadi representasi suara Global South di arena elite dunia. “Artinya Indonesia nanti ke depannya akan mewarnai dari kebijakan di OECD ini,” kata Menko Airlangga.
Pernyataan ini menyiratkan harapan, bahwa negara berkembang tak lagi hanya menjadi penonton nasib yang diputuskan di tempat lain, melainkan turut menyusun aturan main global.
Tak hanya soal OECD, Indonesia juga menegaskan dukungan terhadap reformasi sistem perdagangan dunia dalam forum informal WTO.
“Indonesia mendorong reformasi WTO… dan tentu Indonesia akan menugaskan Dubes Indonesia di WTO untuk membuat persiapan berkait dengan rencana tersebut,” ujar Airlangga.
Dalam kunjungannya di Paris, Airlangga juga memperkuat relasi dengan Amerika Serikat melalui pertemuan bilateral dengan USTR Jamieson Greer. Isu tarif, digital trade, hingga economic security dibahas dalam kerangka negosiasi resiprokal yang tengah berlangsung.
