astakom, Pontianak – Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 568 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan hal tersebut dalam acara penandatanganan nota kespahaman (MoU) antara BGN dengan pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Selasa (3/6).
”Sesuai dengan data potensi penerima manfaat MBG, Provinsi Kalimantan Barat ditargetkan untuk membangun 586 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” kata Dadan.
Dadan menegaskan, agenda ini merupakan landasan awal sebagai wujud sinergi dan kerja sama dalam kegiatan Program Makan Bergizi Gratis yang berupa penyediaan pinjam pakai tanah/lahan untuk selanjutnya dibangun dapur atau SPPG, maupun penggunaan bangunan yang dibentuk dapur SPPG.
Program MBG, lanjut Dadan, bertujuan untuk menjamin pemenuhan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah. Dalam rangka mempercepat penyelenggaraan Program MBG, BGN berkolaborasi dengan pemerintah daerah se Provinsi Kalimantan Barat.
“Jumlah ini masih sangat jauh dari target. Karena itu, kami mengajak semua kepala daerah untuk berperan aktif mempercepat pembangunan dapur-dapur ini,” ucap Dadan.
“Di Kalbar sendiri terdapat sekitar 1,5 juta siswa yang menjadi bagian dari sasaran awal. Jumlah ini belum termasuk ibu hamil dan balita,” tambahnya.
Dadan juga menegaskan bahwa penyelenggaraan program ini tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat, akan tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari pihak-pihak lain seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta masyarakat secara umum.
Sementara itu, Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengatakan bahwa program MBG merupakan turunan dari misi Asta Cita Presiden RI. Hal tersebut selaras dengan visi dan misi Pemprov Kalimantan Barat 2025 – 2030, yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing melalui Pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
“Program ini menjadi bagian dari upaya nasional mengatasi stunting dan gizi buruk yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Barat. Namun lebih dari itu, kami mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal agar program ini memberi efek berantai bagi ekonomi daerah,” ujar Norsan.
Lewat MoU ini, harapannya seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat mampu menjalankan strategi pelaksanaan program gizi secara tepat sasaran dengan memperhatikan kearifan lokal dan partisipasi komunitas.
Program ini juga diharapkan mempercepat jalannya Program MBG serta capaian target nasional penurunan angka stunting, sehingga melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing.
