astakom, Lombok – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra, Putih Sari, melakukan kunjungan kerja langsung ke Lombok, wilayah yang menjadi representasi tantangan dan potensi pembangunan kesehatan serta ketenagakerjaan nasional.
Kunjungan diawali ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri (BLKDLN) di Kota Mataram, dilanjutkan dengan pertemuan bersama Pemerintah Provinsi NTB dan instansi terkait, baik dari unsur daerah maupun pusat, termasuk perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BKKBN, BP2MI, BPOM, serta Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Baca juga
“Kunjungan ini penting untuk melihat langsung implementasi program pemerintah dan menyerap aspirasi masyarakat,” kata legislator Gerindra ini, Jumat (30/5).
Dalam kunjungannya bersma Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu, satu per satu masalah pelayanan publik terungkap. Salah satunya, keterbatasan akses internet yang ternyata menjadi penghambat utama dalam pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis. Padahal, pelaporan yang akurat adalah kunci dalam evaluasi dan kelanjutan program.
Kader Prabowo Subianto ini pun langsung mengusulkan langkah konkret. Ia mendorong Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi aktif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna mengatasi wilayah blank spot yang hingga kini masih membelenggu sejumlah daerah.
Persoalan stunting juga menjadi sorotan utama. Meskipun sempat menunjukkan tren penurunan, angka stunting kembali meningkat di beberapa wilayah. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah ini karena sistem pelaporan yang semakin baik atau memang terjadi kemunduran dalam penanganan?
“Perlu penelusuran lebih lanjut apakah disebabkan oleh perbaikan sistem pelaporan atau faktor lain,” ungkap Putih Sari, seperti dikutip astakom.com.
Dalam pertemuan itu, program unggulan pemerintah seperti makan bergizi gratis tak luput dari perhatian. Menurut Putih, keberhasilan program semacam ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan perlindungan para pekeranya.
Ia menyoroti pentingnya jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari ekosistem program yang berkelanjutan.
Tak hanya sektor kesehatan, isu ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari agenda besar Komisi IX. Putih menyoroti masih tingginya angka pengangguran, yang salah satunya disebabkan oleh ketidaksesuaian kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan riil dunia industri.
Ia menyuarakan urgensi sinergi antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan untuk menjembatani kesenjangan ini agar lulusan tidak hanya terampil, tetapi juga relevan dengan pasar kerja.
“Temuan-temuan ini akan kami bawa ke rapat kerja bersama mitra di Jakarta untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.
