astakom, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut ada upaya sengaja agar Indonesia selalu melakukan impor minyak dan bahan bakar minyak (BBM).
Hal itu dibuktikan dengan penurunan drastis angka produksi terangkut (lifting) minyak nasional, yaitu dari 1,5-1,6 juta barel per hari pada tahun 1996-1997 menjadi hanya sekitar 580 ribu barel per tahun 2024.
Baca juga
“Apa dengan penurunan lifting itu apakah memang kita sudah tidak punya sumber daya alam atau ini sengaja diturunkan agar impor terus? Menurut saya ini ada unsur kesengajaan by design,” ujar Bahlil, dalam Forum Energi Mineral di Jakarta, Senin (26/5).
Bahlil menegaskan, pada 1996-1997 Indonesia bisa memproduksi minyak sebesar 1,5-1,6 juta barel per hari (bph). Padahal saat itu konsumsi BBM Indonesia hanya 500.000 bph, sehingga Indonesia masih bisa mengekspor 1 juta bph.
”Kondisinya kini berbalik produksi minyak nasional 580.000 bph, sementara kebutuhan BBM mencapai 1,6 juta bph. Akibatnya Indonesia harus mengimpor BBM sekitar 1 juta bph,” jelas Bahlil seperti dikutip astakom.com dari keterangan tertulisnya.
Sebagai langkah nyata untuk memperkuat kedaulatan energi, Kementerian ESDM, jelas Bahlil, akan mengevaluasi dan mencabut izin Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak produktif, termasuk bagi perusahaan besar yang telah lama memegang konsesi tanpa ada kemajuan signifikan dalam produksi.
Selain itu, lanjut Bahlil, pemerintah juga akan mendorong pemanfaatan gas alam domestik secara optimal, termasuk konversi Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke DiMetil Eter (DME) dari batubara dan pembangunan jaringan gas (jargas) untuk mengurangi ketergantungan impor.
Untuk mewujudkan kedaulatan tersebut, Bahlil menekankan kolaborasi dan semangat kebangsaan untuk mewujudkan cita-cita besar ini. Ia menyerukan seluruh pihak untuk bergandengan tangan demi masa depan energi Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.
“Energi adalah semangat, energi adalah kesediaan untuk bersama, energi adalah kepercayaan, energi adalah api dalam dada yang tidak boleh padam,” pungkas Bahlil.
Bahlil menambahkan, selain kemandirian energi, Presiden Prabowo berharap program hilirisasi sebagai pilar kunci dalam mewujudkan Asta Cita.
“Asta Cita Bapak Presiden Prabowo yang telah dicanangkan itu minimal ada empat yang menjadi prioritas. Yang pertama itu adalah terkait dengan kemandirian pangan, kemudian kemandirian energi, makanan bergizi, dan hilirisasi,” kata Bahlil.
Program hilirisasi yang dimaksud presiden, kata Bahlil, khususnya dalam mencapai kemandirian energi dan memperkuat kedaulatan bangsa.
Dia juga menyebut, dari empat prioritas utama Asta Cita, dua di antaranya menjadi tugas Kementerian ESDM yaitu kemandirian energi dan hilirisasi.
”Hilirisasi merupakan instrumen fundamental untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong keadilan sosial,” pungkas Bahlil.
