astakom, Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial sebagai bagian dari arah kebijakan fiskal tahun 2026.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (20/5).
“Di tahun 2026, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,5 – 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,44 – 4,96 persen dibandingkan target 2025 di 4,5 – 5,0 persen,” kata Menkeu dalam siaran pers yang diterima astakom.com, Selasa (20/5).
Selain itu, pemerintah juga menargetkan penurunan ketimpangan melalui perbaikan rasio gini. Pemerintah menargetkan rasio gini berada di rentang 0,377 – 0,380, lebih rendah dibandingkan target 2025 di kisaran 0,379 – 0,382.
Sri Mulyani juga menyoroti peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas. Salah satu indikatornya adalah target peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM).
“Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan membaik ke 0,57 dari target 2025 sebesar 0,56,” jelas Bandahara negara tersebut.
Pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal 2026 agar lebih produktif dan berpihak pada rakyat, dengan penguatan belanja untuk sektor strategis, efisiensi anggaran, dan perluasan insentif fiskal secara terukur.
“Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera,” tegas Sri Mulyani.