Astakom, Jakarta — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Alimuddin Kolatlena, memastikan bahwa pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berjalan aman, transparan, dan akuntabel.
Ia menegaskan, pengelolaan dana tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar dana jemaah haji dikelola secara baik dan bertanggung jawab.
“Dana haji dikelola oleh badan independen, BPKH, dengan prinsip syariah untuk menjamin pelayanan haji yang maksimal,” ujar Kolatlena dalam keterangannya, seperti dikutip astakom.com Minggu (18/5).
Menurutnya, DPR RI terus berkomitmen menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola dana haji. “Kami ingin masyarakat yakin bahwa dana yang mereka tabung untuk berhaji dikelola dengan aman demi kepentingan ibadah mereka,” tegasnya.
Politisi Gerindra itu juga menyoroti pentingnya sosialisasi program-program BPKH kepada masyarakat, termasuk program sosial kemaslahatan.
“BPKH juga memiliki program kemaslahatan untuk masyarakat, seperti pembangunan rumah ibadah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberian beasiswa,” paparnya.
Kolatlena menambahkan bahwa seluruh program tersebut memiliki prasyarat dan mekanisme yang akan ditindaklanjuti langsung oleh BPKH.
“Kami berharap ke depan BPKH tetap menjaga prinsip syariah dan kehati-hatian sebagai prioritas utama. Yang paling penting adalah menjaga amanah jemaah agar mereka dapat berhaji dengan tenang,” tutupnya.