astakom, Washington D.C. – Sekelompok mahasiswa Yahudi dari Universitas Columbia tampil ke garis depan untuk meluruskan narasi soal tuduhan anti-Semitisme yang ditujukan pada gerakan protes mahasiswa pada hari Selasa (6/5).
Mereka secara langsung bertemu dengan anggota Kongres Amerika Serikat untuk menyuarakan kebenaran versi mereka, mendukung Palestina adalah bagian dari keyakinan mereka sebagai Yahudi, bukan sebaliknya.
Dilansir dari aljazeera.com, Pertemuan yang berlangsung di Washington DC, ini bertujuan untuk mengoreksi pemberitaan arus utama yang menurut mereka telah mengecualikan suara-suara Yahudi yang berdiri dalam solidaritas terhadap rakyat Palestina.
“Aktivisme pro-Palestina yang kami lakukan didorong oleh keyakinan kami – bukan terlepas dari keyakinan tersebut,” kata salah satu mahasiswa dalam keterangannya seperti yang dikutip astakom.com, Rabu (7/5).
Universitas Columbia di New York telah menjadi pusat protes nasional terhadap perang Israel di Gaza, dimulai dari pendirian tenda-tenda mahasiswa sebagai bentuk kampanye divestasi dari perusahaan-perusahaan pelanggar HAM.
Namun aksi damai itu dengan cepat berubah menjadi polemik ketika penangkapan massal pertama terhadap pengunjuk rasa mahasiswa terjadi di kampus tersebut.
Visibilitas Columbia menjadikannya sasaran empuk dalam retorika Presiden Donald Trump, yang secara terbuka mengutuk apa yang ia sebut sebagai protes ilegal dan menuduhnya sebagai bentuk anti-Semitisme.
Narasi ini semakin diperuncing dengan penahanan Mahmoud Khalil, mahasiswa Columbia, yang kemudian menjadi aktivis mahasiswa pertama yang ditahan dan terancam dideportasi oleh pemerintahan Trump.
Delegasi mahasiswa Yahudi yang hadir di Kongres datang untuk meminta perlindungan hukum bagi Khalil dan mahasiswa lain seperti dirinya. Dalam satu hari, mereka berhasil bertemu dengan setidaknya 17 legislator Demokrat dari Dewan Perwakilan dan Senat.
“Tuduhan anti-Semitisme sedang dijadikan senjata,” kata salah satu aktivis mahasiswa Yahudi Pro Palestina
Mereka menekankan bahwa suara Yahudi tidak tunggal dan tidak semuanya mendukung kebijakan Israel, terutama ketika menyangkut pelanggaran hak asasi manusia.
