Gubernur Lemhanas: Pilihan Rakyat Sudah Final

astakom, Jakarta – Gubernur Lemhanas RI, TB Ace Hasan Syadzily, menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ace menegaskan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran merupakan hasil dari Pemilu 2024 yang sah dan merupakan pilihan rakyat.

“Keputusan rakyat melalui Pilpres 2024 adalah final. Prabowo dan Gibran telah dipilih secara demokratis,” ucapnya usai Pembukaan Program Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 25 Lemhannas di Jakarta, Selasa (6/5), seperti dikutip Astakom.com.

Ia juga menilai usulan pemakzulan tidak perlu ditindaklanjuti karena pasangan tersebut telah ditetapkan dan dilantik oleh MPR RI. “Tidak perlu dikaji lagi, itu sudah keputusan konstitusional,” ujarnya.

Forum Purnawirawan TNI sebelumnya melayangkan delapan tuntutan, termasuk usulan pemakzulan Gibran karena dianggap terkait dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Mereka juga menuntut kembalinya UUD 1945 versi asli, reshuffle menteri, hingga penghentian tenaga kerja asing dari China.

Pernyataan sikap itu ditandatangani oleh 336 purnawirawan TNI dari berbagai matra.
Gubernur Lemhanas: Pilihan Rakyat Sudah Final

astakom, Jakarta – Gubernur Lemhanas RI, TB Ace Hasan Syadzily, menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ace menegaskan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran merupakan hasil dari Pemilu 2024 yang sah dan merupakan pilihan rakyat.

“Keputusan rakyat melalui Pilpres 2024 adalah final. Prabowo dan Gibran telah dipilih secara demokratis,” ucapnya usai Pembukaan Program Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 25 Lemhannas di Jakarta, Selasa (6/5), seperti dikutip Astakom.com.

Ia juga menilai usulan pemakzulan tidak perlu ditindaklanjuti karena pasangan tersebut telah ditetapkan dan dilantik oleh MPR RI. “Tidak perlu dikaji lagi, itu sudah keputusan konstitusional,” ujarnya.

Forum Purnawirawan TNI sebelumnya melayangkan delapan tuntutan, termasuk usulan pemakzulan Gibran karena dianggap terkait dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Mereka juga menuntut kembalinya UUD 1945 versi asli, reshuffle menteri, hingga penghentian tenaga kerja asing dari China. Pernyataan sikap itu ditandatangani oleh 336 purnawirawan TNI dari berbagai matra.