Senin, 5 Mei 2025
Senin, 5 Mei 2025

Komdigi Bekukan Izin Worldcoin dan WorldID

astakom, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyatakan bahwa langkah ini diambil menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan layanan Worldcoin dan WorldID.

“Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat,” tegas Alexander Sabar di Jakarta Pusat, Minggu (4/5), seperti dikutip astakom.com.

Sebagai tindak lanjut, kata Alexander, Komdigi akan segera memanggil PT. Terang Bulan Abadi dan PT. Sandina Abadi Nusantara untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik.

“Kami juga akan memanggil PT. Terang Bulan Abadi untuk klarifikasi resmi dalam waktu dekat,” imbuhnya.

Alexander menjelaskan, hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa PT. Terang Bulan Abadi belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan tidak memiliki TDPSE sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yaitu PT. Sandina Abadi Nusantara.

“Layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yakni PT. Sandina Abadi Nusantara,” ungkap Alexander.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Aturan lainnya, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, setiap penyelenggara layanan digital wajib terdaftar secara sah dan bertanggung jawab atas operasional layanan kepada publik.

“Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan penggunaan identitas badan hukum lain untuk menjalankan layanan digital merupakan pelanggaran serius,” lanjut Alexander.

Ia menambahkan, Kementerian Komdigi berkomitmen untuk mengawasi ekosistem digital secara adil dan tegas demi menjamin keamanan ruang digital nasional. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan.

“Kami mengajak masyarakat untuk turut menjaga ruang digital yang aman dan terpercaya bagi seluruh warga negara. Komdigi juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap layanan digital yang tidak sah, serta segera melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi pengaduan publik,” tandasnya.

Rubrik Sama :

Haji dan Umrah Makin Nyaman Berkat Adanya Terminal Khusus

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah haji dan umrah.

Biaya Haji 2025 Harusnya Mahal, Tapi Berkat Prabowo Jadi Murah

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan, bahwa biaya haji tahun 2025 seharusnya lebih mahal jika mengacu pada perhitungan logis, mengingat bantuan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk tahun ini berkurang.

Presiden Prabowo Sambangi Jemaah Calon Haji

astakom, Tangerang - Presiden Prabowo Subianto menyambangi jemaah calon Haji, usai meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten,...

Presiden Prabowo Resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah

astakom, Tangerang - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah, di terminal 2F, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (4/5). Peresmian...

Update