astakom, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menghadiri rapat terbatas (ratas) persiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/4) lalu. Dalam ratas tersebut, Menteri PU menargetkan 65 titik sekolah rakyat dibangun minggu ke-3 Mei.
Ratas tersebut dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.
Baca juga
Dalam ratas, Presiden Prabowo memberikan arahan agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berbasis data. Presiden Prabowo juga meminta agar proses rekrutmen siswa harus benar-benar dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.
Menteri Dody mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mendukung program Sekolah Rakyat secara intensif telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial serta kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat pekerjaan konstruksi sesuai usulan lokasi Sekolah Rakyat Tahap 1 sebanyak 65 lokasi.
“Sekolah Rakyat tahap pertama sebanyak 65 lokasi telah selesai disusun dokumen perencanaan teknisnya pada minggu ke-4 April 2025 dan ditargetkan mulai konstruksi pada minggu ke-3 Mei 2025,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya pada astakom di Jakarta, Jumat (2/5).
Dalam pelaksanaannya, penanganan Sekolah Rakyat Tahap 1 di 65 lokasi akan menggunakan metode Model 1 dengan lingkup kegiatan meliputi rehabilitasi dan renovasi bangunan eksisting milik Kementerian Sosial, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, BUMN maupun Swasta.
“Saat ini sudah ada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum terkait penetapan 65 lokasi Sekolah Rakyat Tahap 1 dan sedang dalam proses penyiapan pengadaan penyedia jasa konstruksi dan penyedia jasa konsultansi,” jelasnya
Program Sekolah Rakyat, lanjutnya dirancang sebagai upaya Pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang berada di Desil 1.
Selain pelaksanaan di 65 titik tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum. “Lokasi-lokasi ini diprioritaskan di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan,” terangnya.