astakom, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (30/4).
Agenda utama rapat ini adalah mematangkan persiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat, yang ditujukan untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya yang berada di kelompok Desil 1.
Baca juga
Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan pentingnya pelaksanaan program dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berbasis data. Hal ini menjadi kunci agar Sekolah Rakyat benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa tahun ini program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan di 53 titik yang telah ditetapkan. Menurutnya, Presiden secara khusus meminta agar setiap titik dirancang dengan perencanaan yang baik dan terstruktur.
“Presiden memberikan arahan agar 53 titik ini dipersiapkan secara matang. Perencanaannya harus benar-benar diperhatikan,” ujar Gus Ipul kepada wartawan, dikutip dari astakom.com, Kamis (1/5).
Ia menambahkan, perencanaan yang baik sangat dibutuhkan agar program unggulan ini dapat berjalan lancar sejak awal, hingga akhirnya mampu mencetak lulusan yang berkontribusi terhadap visi besar Indonesia Emas 2045.
Selain perencanaan, proses rekrutmen siswa juga menjadi perhatian Presiden. Ia menginstruksikan agar seleksi dilakukan secara ketat dan tepat sasaran, dengan fokus pada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Presiden berharap proses rekrutmen ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa penyimpangan. Artinya, jangan sampai ada siswa yang tidak layak justru diterima,” tegas Gus Ipul.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa program ini tidak akan berhenti di 53 titik saja. Pemerintah juga telah menyiapkan 200 titik tambahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat berikutnya. Lokasinya diprioritaskan di wilayah yang memiliki angka kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan yang memadai.
Senada dengan hal itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa pemilihan 53 titik Sekolah Rakyat telah berbasis data. Lokasi-lokasi tersebut tidak hanya berada di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, tetapi juga mencatat jumlah anak putus sekolah yang signifikan.
“Dari data yang kami lihat, sebagian besar titik yang diusulkan memang berada di wilayah dengan banyak anak usia sekolah yang belum bersekolah,” jelas Amalia.
Ia berharap, kehadiran Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi konkret bagi anak-anak yang selama ini belum memiliki akses pendidikan yang layak, dan turut membangun generasi emas Indonesia ke depan.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga turut hadir dalam rapat tersebut. Ia menjelaskan bahwa rekrutmen guru akan dilakukan secara terintegrasi untuk tiga kategori: guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Prosesnya akan mengandalkan skema ASN dan PPPK.
“Kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan kebutuhan tenaga pendidik sesuai arahan Presiden,” ujarnya.
Mu’ti juga menuturkan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat akan bersifat fleksibel, dengan sistem multi-entry dan multi-exit. Sistem ini memungkinkan siswa untuk memulai dan menyelesaikan pendidikan sesuai kesiapan dan latar belakang mereka.
“Kurikulumnya sama seperti sekolah formal, tetapi lebih fleksibel. Siswa bisa masuk kapan pun, dan capaian pembelajaran akan disesuaikan dengan latar belakang mereka,” jelasnya.
Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis data, pemerintah berharap Sekolah Rakyat bisa menjadi jembatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik.