Jumat, 2 Mei 2025
Jumat, 2 Mei 2025

Jemaah Jangan Nekat ke Tanah Suci Tanpa Visa Haji

astakom, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak tergiur berangkat ke Arab Saudi tanpa menggunakan visa haji.

Ia menegaskan, aturan dari otoritas Kerajaan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sangat ketat dan tidak mentolerir pelanggaran apa pun, termasuk kehadiran jemaah tanpa visa haji.

Imbauan ini disampaikan langsung oleh Menag saat berada di Makkah, Selasa (29/4), menyusul meningkatnya aktivitas oknum-oknum yang menawarkan paket perjalanan haji tanpa prosedur resmi.

“Saya mengimbau kepada calon jemaah haji non reguler tidak formal, lebih baik berpikir. Sebab, Saudi Arabia tahun ini super ketat. Super super ketat,” ujar Menag.

Menurutnya, otoritas Arab Saudi kini menerapkan pengawasan yang sangat intensif terhadap setiap individu yang hendak memasuki kawasan Masjidil Haram. Ia menyebut, hanya pemegang visa haji resmi yang diperbolehkan masuk.

“Memasuki Haram tanpa visa haji tidak boleh. Kalau umrah, saat ini bukan waktunya untuk umrah. Turun dari bus dijemput. Kalau tidak ada visa haji disuruh kembali,” sambungnya.

Kehadiran Menag Nasaruddin di Arab Saudi dalam rangka mengikuti Konferensi Lembaga Hadis binaan Raja Salman yang berlangsung di Madinah, pada Sabtu (26/4).

Setelah konferensi, ia bertolak ke Makkah untuk menunaikan umrah serta memberikan arahan dan dukungan kepada para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang telah tiba lebih awal di kota suci tersebut.

Saat berada di Makkah, Menag mendapati kondisi Masjidil Haram sudah mulai lengang. Ia menyampaikan bahwa akses umrah telah ditutup dan saat ini hanya jemaah haji resmi yang diizinkan masuk ke area masjid.

“Masjidil Haram tadi malam kosong, orang semuanya bisa mencium Kabah karena tidak ada orang umrah lagi. Sudah tidak ada (jemaah) umrah masuk. Semua yang bisa masuk adalah visa haji,” paparnya.

Lebih lanjut, Menag memperingatkan jemaah agar tidak mudah percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan keberangkatan haji tanpa visa resmi.

Ia menekankan risiko yang akan dihadapi para jemaah yang nekat, mulai dari terlunta-lunta di tanah suci, tidak mendapat akomodasi, hingga kesulitan kembali ke tanah air.

“Saya mengimbau kepada seluruh jemaah, mungkin ada yang menjanjikan bisa berhaji (tanpa visa haji), lebih baik menghindari dari pada nanti terlunta-lunta nasibnya di sini. Dioper ke sana ke mari, pesawat mau pulang juga tidak ada lagi, hotel sudah penuh semua, akhirnya terlantar di sini,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa pengamanan ibadah haji tahun ini jauh lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun lalu beda dengan tahun ini. Sangat super ketat. Jadi lebih baik menghindari kemudaratan yang bisa terjadi. Kita niatnya mencari kepuasan batin malah justru memetik dosa karena mengutuk semuanya orang,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Menag memberikan pesan khusus kepada jemaah yang telah mendapatkan kuota haji tahun ini. Ia mengajak mereka untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, mengingat kesempatan untuk berhaji belum tentu datang dua kali dalam hidup.

“Orang yang (tahun ini) dipanggil Allah melalui jemaah haji yang formal ini, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan ibadah dengan baik. Sebab, belum tentu bisa berhaji lagi di masa yang akan datang karena harus menunggu 48 tahun,” tandas Menag.

Rubrik Sama :

Wamenkeu: Belanja Negara Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Realisasi belanja negara menunjukkan percepatan signifikan hingga akhir Maret 2025. Pemerintah mencatat belanja telah mencapai Rp620,3 triliun, atau setara dengan 17,1 persen dari total pagu APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

Sepenggal Kisah Kenangan Prabowo Menyelamatkan TKI dari Hukuman Mati

astakom, Jakarta-Pertemuan tak terduga antara Prabowo Subianto dan Wilfrida Soik dimulai dari sebuah tragedi. Wilfrida, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Belu, NTT, nyaris dihukum...

Menlu Sampaikan Pandangan Pemerintah Indonesia di Mahkamah Internasional

Persidangan kali ini merupakan kelanjutan dari resolusi 79/232 Majelis Umum PBB pada Desember 2024 lalu yang meminta ICJ untuk mengeluarkan advisory opinion terkait kewajiban Israel terhadap PBB, Organisasi Internasional, dan Negara Ketiga yang Beroperasi di Palestina.

Prabowo Matangkan Program Sekolah Rakyat, Pastikan Tepat Sasaran!

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (30/4).

Update