astakom, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang lebih adil dalam negosiasi dengan Amerika Serikat.
Pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi tersebut menyoroti pentingnya deregulasi dan kesetaraan tarif sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi bilateral.
Baca juga
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dalam lawatannya ke Amerika Serikat, delegasi Indonesia telah bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat, termasuk U.S. Trade Representative, Secretary of Commerce Lutnick, Secretary of Treasury Bessent, dan Direktur National Economic Council.
“Dalam negosiasi tersebut, kami telah bertemu dengan U.S. Trade Representative, Secretary of Commerce Lutnick, Secretary of Treasury Bessent, ketemu dengan Direktur National Economic Council, dan juga dengan beberapa dari negara lain,” ujar Airlangga dalam keterangan persnya, seperti dikutip astakom.com, Senin (28/4).
Salah satu fokus utama negosiasi adalah mendorong perlakuan tarif yang setara bagi produk Indonesia. Menurut Airlangga, hal itu ia lakukan agar Indonesia tidak kalah bersaing di pasar Amerika Serikat.
“Apakah itu Vietnam, apakah itu Bangladesh, sehingga kita dengan yang lain dapat equal level playing field,” ujarnya.
Indonesia pun mengajukan proposal komprehensif yang mencakup aspek tarif, non-tarif, serta langkah-langkah konkret untuk menyeimbangkan neraca perdagangan secara adil. Proposal tersebut mendapatkan apresiasi dari pemerintah Amerika Serikat.
“Jadi neraca perdagangannya sekitar 19, kita berikan lebih dari 19,5. Jual beli langsung 19,5, namun kita juga ada proyek yang kita akan beli dari Amerika,” turur Airlangga.
Investasi juga menjadi bagian dari pembahasan, di antaranya rencana perusahaan Indorama untuk menanamkan investasi sebesar USD2 miliar di Louisiana dalam sektor Blue Ammonia. Isu critical mineral turut menjadi perhatian dalam dialog tersebut.
Untuk memastikan tindak lanjut cepat dari berbagai kesepakatan ini, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan tiga satuan tugas khusus, yakni Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, serta Satgas Deregulasi Kebijakan.
“Tentu yang lain terkait dengan Satgas peningkatan iklim investasi dan percepatan perizinan berusaha,” imbuh Airlangga.
Guna menjaga kerahasiaan proses perundingan, pemerintah kedua negara juga telah menandatangani non-disclosure agreement. Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa pendekatan Indonesia dalam perundingan ini konsisten dengan kebijakan nasional.
“Jadi artinya relatif apa yang kita tawarkan adalah apa yang sedang kita lakukan di dalam negeri. Terutama salah satunya adalah untuk melakukan deregulasi,” ujar Airlangga.
Lebih lanjut, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya mencari solusi bersama yang menguntungkan antar kedua negara dalam proses negosiasi tersebut.
“Seluruh pendekatan dan penawaran Indonesia dalam perundingan ini bertujuan untuk mencari win-win solution bagi kedua negara, tanpa membedakan negara mitra satu dengan yang lain,” pungkasnya.
