astakom, Jakarta – Di tengah meningkatnya tekanan global akibat kebijakan proteksionis dan memanasnya tensi dagang internasional, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI yang sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani Indrawati memastikan ketahanan ekonomi domestik tetap solid pada triwulan pertama 2025.
“Stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global, yang dipicu oleh kebijakan tarif dari pemerintahan Amerika Serikat (AS) dan meningkatnya tensi perang dagang,” ujarnya dalam konferensi pers KSSK, seperti dikutip astakom.com, Kamis (24/4).
Laporan World Economic Outlook (WEO) April 2025 dari International Monetary Fund (IMF) memang menunjukkan penurunan proyeksi pertumbuhan global dari 3,3 persen menjadi 2,8 persen.
Indonesia turut terkoreksi, namun hanya menjadi 4,7 persen dari sebelumnya 5,1 persen. Angka ini masih relatif kecil dibandingkan negara-negara lain yang lebih tergantung pada perdagangan dengan AS.
Di tengah ancaman eksternal tersebut, koordinasi lintas otoritas menjadi senjata utama. KSSK menyepakati berbagai kebijakan mitigasi risiko yang lebih terkoordinasi.
Pemerintah, kata Sri Mulyani juga aktif dalam diplomasi dengan AS serta mempercepat deregulasi domestik, termasuk menghapus hambatan non-tarif untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif.
Namun, bukan hanya koordinasi kebijakan yang jadi kunci, melainkan juga kekuatan APBN sebagai bantalan ekonomi. Di mana defisit anggaran dijaga di level aman Rp104,2 triliun atau hanya 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Keseimbangan primer menunjukkan surplus Rp17,5 triliun, dan kas negara mencatat posisi SILPA (Sisa Lebih Pembayaran Anggaran) sebesar Rp145,8 triliun. Hal ini menunjukkan ruang fiskal yang sehat.
Penerimaan perpajakan juga turut memberikan sinyal positif dengan capaian Rp400,1 triliun, termasuk lonjakan penerimaan pajak pada Maret 2025 sebesar Rp134,8 triliun.
Belanja negara pun terakselerasi, mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN. Lonjakan signifikan terjadi di bulan Maret seiring dengan distribusi THR, subsidi energi dan listrik, serta bantuan perlindungan sosial.
“Indonesia diperkirakan dapat mengendalikan dampak negatif ketidakpastian global dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memelihara momentum pertumbuhan ekonomi,” tegas Bendahara negara.
Saat dunia goyah oleh perang dagang, APBN Indonesia membuktikan fungsinya bukan sekadar anggaran tahunan, tapi tameng strategis menjaga perekonomian nasional tetap kokoh.
KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sektor keuangan melalui implementasi Undang-Undang P2SK.
Mereka juga terus membangun komunikasi aktif lintas negara demi menjaga ketahanan dari dampak volatilitas pasar keuangan domestik, maupun imbas dari dinamika pasar regional dan global sebagai bagian dari dampak tereskalasinya perang dagang.
