Magz
astakom, Jakarta – Pemerintah berencana mewujudkan gagasan besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Sebanyak 80 ribu koperasi akan berdiri di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.
Gagasan Presiden Prabowo itu pun mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Salah satunya dari akademisi Universitas Al Azhar Indonesia, Syamsul Fatria J. Ia menyebut, kehadiran koperasi tersebut merupakan terobosan strategis di tengah ketimpangan desa yang masih nyata terjadi.
Baca juga
“Pendirian Kopdes Merah Putih adalah satu terobosan yang pas di tengah ketidakpastian kondisi masyarakat pedesaan yang sangat memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat,” ujar Syamsul kepada jurnalis astakom.com, Selasa (16/4).
“Hadirnya koperasi Merah Putih diharapkan dapat meminimalisir ketimpangan yang ada di masyarakat pedesaan,” lanjutnya.
Syamsul juga menilai kehadiran koperasi desa ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dari desa, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo.
Lebih lanjut Syamsul menekankan pentingnya perhatian pemerintah. Pengawasan pemerintah terhadap siklus produksi dan distribusi hasil pertanian saja misalnya, akan menjadi hal yang penting untuk menciptakan iklim usaha yang adil hingga ke tingkat bawah.
“Visi Presiden Prabowo ingin melakukan pemerataan ekonomi saya rasa adalah langkah yang bijaksana. Lewat koperasi desa, pemerintah diharapkan mampu melakukan pemantauan secara menyeluruh bagi para petani yang ada di desa, mulai dari modal awal petani untuk bercocok tanam, hingga pemantauan harga komoditi hasil pertanian yang tentunya tidak boleh jauh dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” terang Syamsul.
Terkait dengan misi Kopdes untuk menghapus dominasi tengkulak, Syamsul menekankan pentingnya sinergi antar lembaga desa yang telah ada, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar tidak terjadi tumpang tindih peran.
“Saya berpandangan hal ini perlu penyelarasan tugas, karena bagaimanapun juga BUMDes lebih dulu ada sebelum gaungan koperasi Merah Putih. Perlu sinkronisasi tugas agar penumpasan tengkulak yang biasa bermain harga dapat diatasi dengan efektif dan maksimal,” tegasnya.
Mengenai anggaran besar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan Kopdes, yang kabarnya sebagian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Syamsul menilai hal itu wajar selama diawasi dengan ketat dan diarahkan untuk kepentingan rakyat.
“Saya berpendapat peran pertanian sangat signifikan dan salah satu langkah preventif untuk kita mengatasi persoalan perekonomian di tengah ketidakpastian ekonomi global per hari ini,” tuturnya.
“Persoalan anggaran yang akan dialokasikan ke Koperasi Merah Putih adalah langkah penyejahteraan yang baik, tetapi basisnya harus melalui pengawasan yang ketat,” sambungnya.
Lebih jauh, Syamsul menilai bahwa Kopdes berpotensi menjadi alat perlawanan terhadap praktik-praktik kapitalisme yang selama ini menyedot sumber daya alam (SDA) desa secara tidak berimbang.
“Memerangi kaum kapitalis saya fikir adalah langkah besar. Pemerintah perlu melakukan pelatihan yang mendalam serta penanaman jiwa nasionalisme untuk menanggulangi problematika kapitalisme yang per hari ini sangat susah diatasi,” pungkasnya. (**)