Sabtu, 26 Jul 2025
Sabtu, 26 Juli 2025

Luhut Catat Pesan Penting Prabowo: Jangan Hambat Rakyat!

astakom, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mencatat satu pesan yang selalu ditekankan Presiden Prabowo Subianto setiap kali mereka bertemu.

“Setiap pertemuan dengan Presiden @prabowo, saya mencatat satu pesan yang selalu beliau sampaikan,” tulis Luhut di unggahan Instagramnya, Kamis (20/3).

Pesan tersebut berkaitan dengan birokrasi, dimana regulasi atau aturan yang dibuat pemerintah tidak boleh menghambat rakyat yang ingin bekerja dan berusaha.

“Birokrasi tidak boleh menghambat rakyat yang ingin bekerja dan berusaha,” demikian pesan Prabowo yang dicatat Luhut.

Karena itu, pemerintah langsung tancap gas buat merampingkan aturan yang ribet alias deregulasi.

Langkah ini diharapkan dapat mengatasi hambatan bisnis yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Melalui langkah ini, ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita yang tinggi dapat dikurangi dan mendorong investasi, serta penciptaan lapangan kerja,” jelas Luhut.

Luhut mengingatkan, deregulasi ini bukan hal baru bagi Indonesia. Tahun 1980-an, langkah serupa sukses mendorong kinerja ekspor hingga 20%.

“Kini, langkah serupa harus dipercepat. Perizinan yang berbelit dan aturan yang menghambat akan dipangkas, terutama bagi industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil yang menyerap jutaan tenaga kerja,” tambahnya.

Menurut Luhut, sektor padat karya ini punya potensi besar, tapi sering tersandung aturan yang malah bikin ribet. Belum lagi masalah bahan baku yang susah, impor ilegal, sampai rantai pasok yang kurang efisien.

“Untuk itulah, dibutuhkan penyederhanaan regulasi,” tandas Luhut.

Selain itu, Luhut juga menyoroti pentingnya Indonesia untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan zaman. Salah satunya lewat digitalisasi pemerintahan.

Rencananya, pemerintah bakal meluncurkan infrastruktur digital publik pada 17 Agustus mendatang, tepat pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, dengan fokus utama pada program Perlindungan Sosial.

“Dengan langkah ini, berbagai program pemerintah diharapkan menjadi lebih efisien dan menghemat anggaran cukup besar,” pungkasnya.

Laporan: Najib

Rubrik Sama :

Komisi I Serukan RI dan ASEAN Ambil Peran Jembatani Konflik Perbatasan Kamboja-Thailand

astakom, Jakarta - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, berpandangan penyelesaian sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand harus dilakukan melalui mekanisme ASEAN. Menurutnya, Indonesia...

Pemerintah Siap Gelar PSU dan Pilkada Ulang 2025

Pemerintah menyatakan kesiapan penuh untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2025 yang akan digelar pada bulan Agustus mendatang.

WamenPPPA: Ruang Digital Ramah anak, Bukan Berarti Anak Tak Boleh Menggunakan Teknologi

astakom, Jakarta – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan menegaskan pentingnya melindungi anak dari berbagai bentuk informasi yang tidak layak,...

Wamenperin Tekankan Penguatan Komponen Lokal Industri Perkeretaapian

astakom, Yogyakarta - Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan, kebutuhan kereta api terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan jalur yang menghubungkan pusat-pusat...
Cover Majalah

Update