astakom.com, Bandung Barat — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menegaskan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal bagi daerah otonomi baru (DOB) agar tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung Barat, salah satu DOB yang dimekarkan hampir dua dekade lalu.
“Bandung Barat ini adalah salah satu daerah otonomi baru yang dimekarkan sekitar 18–20 tahun lalu. Kami datang ke sini untuk melihat sejauh mana kemandirian fiskalnya, apakah masih tinggi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat atau sudah mulai mandiri,” ujar Bahtra.
Menurut politisi dari Fraksi Gerindra itu, evaluasi terhadap DOB yang telah terbentuk sangat penting dilakukan. Hasil penilaian ini akan menjadi acuan dalam memutuskan kelayakan pemekaran daerah baru di masa mendatang, mengingat hingga saat ini terdapat lebih dari 340 usulan DOB yang masih menunggu pembahasan di pemerintah maupun DPR.
“Kalau ternyata daerah-daerah otonomi baru yang sudah terbentuk belum menunjukkan hasil yang baik, itu menjadi indikator bahwa ke depan syarat pembentukan DOB harus diperketat. Terutama karena kita bicara soal dana transfer,” jelasnya.
Bahtra, yang juga merupakan kader Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebagian besar daerah di Indonesia masih belum bisa mandiri secara fiskal. Data Komisi II menunjukkan, sekitar 60–70 persen pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Dari lebih dari 400 kabupaten/kota yang ada, hanya sebagian kecil yang mampu mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang utama anggaran.
“Kalau Kepala Daerah dan perangkatnya tidak kreatif, mustahil daerah bisa sejahtera. Dengan ketergantungan 60–70 persen terhadap dana transfer, tentu daerah akan sulit berkembang,” tegasnya.
Ia menambahkan, ketergantungan tersebut pada akhirnya akan membebani fiskal nasional karena pemerintah pusat harus terus mengalokasikan dana besar untuk menopang daerah yang tidak memiliki kemandirian ekonomi. Padahal, tujuan utama pemekaran wilayah adalah untuk mendekatkan pelayanan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Komisi II DPR RI mendorong kepala daerah agar lebih berinovasi dan berani mengoptimalkan potensi lokal. Salah satu instrumen yang bisa dimaksimalkan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan tata kelola yang baik, BUMD dapat menjadi sumber pemasukan daerah sekaligus penyedia layanan publik yang berkualitas.
Selain itu, sektor pariwisata juga dinilai memiliki potensi besar, terutama bagi daerah yang memiliki kekayaan alam, budaya, dan aksesibilitas yang baik. Bahtra mencontohkan Bandung Barat sebagai daerah dengan prospek pariwisata menjanjikan.
“Bandung Barat ini punya potensi pariwisata besar dan letaknya strategis, dekat Jakarta. Wisatawan bisa datang lewat tol kurang dari dua jam. Ini potensi ekonomi yang harus dikelola dengan baik,” paparnya.
Menurutnya, pengelolaan sektor pariwisata yang profesional dapat mendorong multiplier effect yang besar, mulai dari tumbuhnya UMKM, meningkatnya permintaan produk lokal, hingga penyerapan tenaga kerja di sektor jasa.
Namun demikian, Bahtra mengingatkan agar strategi peningkatan PAD tidak dilakukan dengan menambah beban masyarakat melalui Kenaikan Pajak atau retribusi yang justru bisa menurunkan Daya Beli.
“PAD bisa ditingkatkan tanpa membebani rakyat, misalnya melalui optimalisasi aset daerah, pariwisata, dan BUMD. Ini yang kami dorong agar daerah bisa tumbuh dan mandiri,” tutupnya.
Pernyataan Bahtra sekaligus menjadi pengingat bahwa pemekaran daerah tidak boleh hanya dilihat dari sisi administratif. DOB harus mampu membuktikan keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan publik dan kemandirian fiskal. Tanpa itu, pemekaran hanya akan menambah beban fiskal negara dan memperlambat tujuan besar pemerataan pembangunan.
Dengan semakin banyaknya usulan DOB yang mengantre, evaluasi seperti yang dilakukan di Bandung Barat akan menjadi barometer penting dalam menentukan arah kebijakan desentralisasi ke depan. Pada akhirnya, keberhasilan DOB sangat bergantung pada kreativitas, integritas, dan komitmen kepala daerah serta seluruh perangkatnya untuk benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
Gen Z Takeaway
Singkatnya, Bahtra Banong lagi ngasih wake up call buat daerah otonomi baru: jangan kebanyakan ngandelin “uang jajan” dari pusat terus-terusan. Daerah harus kreatif cari cuan dari potensi lokal, entah lewat BUMD, pariwisata, atau aset daerah, biar PAD naik tanpa nambahin beban rakyat. Intinya, kalau mau sejahtera ya harus berani mandiri — bukan cuma nunggu transferan tiap bulan
Ikuti perkembangan berita terkini ASTAKOM di GOOGLE NEWS
