astakom.com, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyayangkan kasus perundungan siswi MTs oleh 7 teman sekolahnya yang berusia anak di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
Ia menyatakan saat ini korban telah mendapatkan pendampingan di rumah aman Provinsi Sulawesi Tengah, sementara para anak terlapor tinggal bersama keluarga sambil mengikuti proses hukum yang berjalan di Polres Donggala.
”Kami telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Donggala,” kata Arifah, dalam keterangan tertulis dikutip astakom.com, Minggu (21/9).
Selain itu, kata Arifah, juga telah dilakukan penjangkauan korban untuk mendapatkan pendampingan psikologis dan pemulihan, serta layanan lainnya sesuai kebutuhan korban dan keamanan keluarganya.
”Dibutuhkan juga pendampingan hukum secara maksimal, pendampingan keluarga, serta dukungan sosial terhadap korban selama proses rehabilitasi agar dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Para anak terlapor juga mendapatkan pendampingan oleh Sentra Nipotowe dan Dinas Sosial Sulawesi Tengah,” kata Menteri PPPA itu.
Pentingnya etika bermedia sosial
Kasus ini dipicu karena korban diduga melaporkan para terlapor yang membolos sekolah untuk menemui teman laki-laki mereka pada 9 September 2025.
Aksi perundungan kemudian terjadi keesokan harinya dan didokumentasikan para anak terlapor. Setelah viral di sosial media, dilakukan pembinaan pada 13 September 2025 oleh pihak sekolah dan mediasi di Polsek Sindue pada 14 September 2025 dengan korban yang didampingi oleh neneknya.
Arifah menegaskan, dari peristiwa ini, ada dua hal penting dalam perilaku remaja yang patut menjadi perhatian kita bersama dan disikapi dengan tepat oleh semua pihak, khususnya orang tua.
Pertama, anak yang jujur tidak disukai teman-temannya. Fakta ini harus dibarengi dengan dukungan psikologis bagi anak agar anak tetap berani bersikap jujur.
Lalu Kedua, remaja yang belum paham etika dalam bermedia sosial tanpa sadar meninggalkan jejak digital yang merugikan bagi orang lain maupun dirinya sendiri.
”Fear of Missing Out (FOMO) di kalangan remaja yang aktif bermedia sosial sering menyebabkan anak-anak bertindak gegabah, melupakan aspek caring before sharing,” imbuh Menteri PPPA.
Untuk itu anak-anak harus diberikan pemahaman untuk tidak menyematkan atau membagikan konten berisi kekerasan di media sosial untuk tujuan apapun.
”Penting untuk anak-anak menerapkan prinsip “Caring Before Sharing” dan mengikuti langkah-langkah proaktif, termasuk memikirkan dampak dari sebuah konten yang berisi kekerasan dan ujaran kebencian terhadap korban maupun para pelaku. Patut juga diapresiasi para pihak yang telah melaporkan konten tersebut sehingga bisa ditangani secepatnya,” jelasnya.
Atas perbuatannya, terduga para anak terlapor telah melanggar Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Menteri PPPA kembali menegaskan kasus perundungan di Donggala menjadi peringatan terhadap pengaruh lingkungan yang rentan bisa berdampak kepada perilaku dan proses belajar anak yang salah.
Ketidakberfungsian peran keluarga untuk memberikan pengasuhan dan perlindungan yang layak kepada anak turut berpotensi melibatkan anak menjadi korban atau pelaku tindak kekerasan.
“Tentu hal ini dibutuhkan asesmen terhadap kondisi lingkungan agar dilakukan upaya sosialisasi pencegahan kondisi serupa, juga deteksi dini terhadap potensi-potensi perilaku berisiko dengan pengawasan yang bersifat komprehensif,” pungkas Menteri PPPA Arifah Fauzi.
Gen Z Takeaway
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi kecam perundungan siswi MTs di Donggala Sulawesi Tengah. Ia menyebut korban telah dapat pendampingan di rumah aman. Sementara terlapor tetap ikuti proses hukum di kepolisian. Dari kasus ini Arifah bilang ada dua hal penting yang jadi kesimpulan: anak jujur tidak disukai teman, dan kurangnya pemahaman etika bermedia digital.
