astakom.com, Jakarta – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menegaskan bahwa perusahaannya tidak mencari keuntungan dalam kesepakatan bersama badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) swasta.
Simon memastikan seluruh mekanisme dilakukan secara terbuka dan transparan, termasuk penerapan sistem open book terkait biaya yang muncul. Selain itu, mekanisme business to business (B2B) juga diberlakukan agar harga BBM tidak melambung di masyarakat.
“Yang pasti jangan sampai membebankan dan membuat harga ke konsumen jadi lebih tinggi. Jadi kita harapkan harga konsumen tidak berubah,” kata Simon Aloysius di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip astakom.com, Jumat (19/9).
“Pertamina juga tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini,” sambungnya.
Lebih lanjut, Simon menyebut bahwa semua pihak mendapat mandat untuk menjaga ketahanan energi nasional. Pertamina bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) juga terus berupaya meningkatkan lifting migas.
“Jadi kalau ada kesempatan ini hanya diminta untuk kolaborasi dengan Pertamina. Mekanismenya kita lakukan dengan baik dan tentunya Badan Usaha Swasta juga bisa dapat sustainable operasionalnya secara komersial tetap masuk,” ujarnya.
Empat Kesepakatan dengan SPBU Swasta
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan adanya kesepakatan antara pemerintah, Pertamina, dan badan usaha penyedia BBM swasta seperti Shell Indonesia, BP-AKR, ExxonMobil, dan Vivo Energy Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan empat poin utama:
1. SPBU swasta dapat mengambil stok impor Pertamina, dengan skema pembelian jatah impor melalui Pertamina. BBM yang dipasok berupa base fuel atau BBM murni tanpa aditif.
2. Adanya surveyor independen untuk memastikan BBM impor yang disalurkan ke swasta belum tercampur bahan aditif.
3. Harga BBM yang dijual harus sama-sama menguntungkan, baik bagi Pertamina maupun badan usaha swasta.
4. Pemerintah menjamin pasokan BBM untuk SPBU swasta terpenuhi dalam tujuh hari ke depan.
Kesepakatan ini muncul setelah dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BP mengalami keterbatasan pasokan BBM. Hal tersebut terjadi akibat kuota impor yang ditetapkan pemerintah tahun ini sudah habis.
SPBU swasta sempat meminta tambahan kuota impor hingga akhir tahun. Namun, permintaan tersebut tidak disetujui karena pada 2025 mereka sudah mendapatkan kenaikan kuota impor sebesar 10 persen dibandingkan realisasi impor pada 2024 lalu.
Gen Z Takeaway
Pertamina bilang mereka nggak lagi ngejar cuan dari deal bareng SPBU swasta kayak Shell, BP, Exxon, sampai Vivo. Semua sistemnya open book biar transparan, dan tujuannya simpel: jangan sampai harga BBM ke konsumen jadi naik.
Pemerintah juga udah bikin 4 kesepakatan, mulai dari pasokan BBM impor via Pertamina, ada surveyor independen, sampai jaminan stok aman 7 hari ke depan. Intinya, ini soal kolaborasi jaga energi nasional, bukan ajang siapa yang paling profit.
