astakom.com, Jakarta – Pemerintah tengah menyusun Tim Reformasi Kepolisian, sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah kembali marwah Korps Bhayangkara sebagai pengayom masyarakat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan, pemerintah tengah meminta kesediaan para tokoh bangsa untuk berkenan bergabung dalam Tim Reformasi Kepolisian tersebut.
“Iya jadi berkenaan dengan komisi atau komite reformasi kepolisian memang itu bagian dari komitmen pemerintah komitmen bapak presiden,” ujarnya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip astakom.com, Jumat (19/9).
“Sekarang sedang berproses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut,” sambungnya.
Dari sejumlah tokoh bangsa, nama Mahfud masuk dalam radar tokoh yang bakal menjadi bagian Tim Reformasi Kepolisian. Hal ini pun diamini Prasetyo. “(Mahfud MD) termasuk salah satunya,” kata Prasetyo.
Kapan Pelantikan Tim Reformasi Kepolisian?
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyampaikan, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melantik Tim Reformasi Kepolisian.
Yusril mengatakan, pelantikan akan dilakukan berselang satu hingga dua hari setelah surat keputusan presiden (keppres) tentang pembentukan Tim Reformasi Kepolisian tersebut diterbitkan.
“Kalau itu memang sudah disiapkan keppres-nya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari-dua hari ini, dan kita lihatlah dalam Keppres-nya nanti, berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu,” ungkap Yusril, Selasa (16/9).
Dukungan Reformasi Kepolisian
Wacana reformasi kepolisian mendapat dukungan dari sejumlah pihak, salah satunya Pakar Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan, Dr. Muchamad Zaenuri.
Wacana reformasi kepolisian yang kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menerima perwakilan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (11/9) lalu.
Zaenuri menilai pertemuan tersebut sebagai langkah awal pemerintah untuk mendengarkan aspirasi tokoh lintas agama terkait berbagai persoalan, termasuk desakan publik yang muncul setelah insiden yang terjadi pada akhir Agustus lalu.
“Saya kira wajar, karena insiden yang terjadi kemarin bisa menjadi pemicu, terutama dengan tragedi meninggalnya Afan sebagai puncaknya. Padahal kondisi sebenarnya sudah menunjukkan kerawanan dan risiko tinggi sebelumnya,” ujarnya, Selasa (16/9).
Zaenuri menekankan kesalahan berulang dalam penanganan unjuk rasa seharusnya tidak terjadi dalam tata kelola pemerintahan modern yang mengedepankan siklus Plan, Do, Check, Action.
“Setiap tahun seharusnya ada evaluasi untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi,” imbuh pria yang juga Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tersebut.
Gen Z Takeaway
Presiden Prabowo lagi gerak cepat bikin Tim Reformasi Kepolisian biar Polri balik ke marwahnya sebagai pengayom masyarakat. Nama-nama gede kayak Mahfud MD udah masuk radar buat gabung, dan tim ini kabarnya bakal segera dilantik setelah Keppres turun.
Intinya, pemerintah dengerin aspirasi publik soal kasus-kasus belakangan ini, jadi Polri bakal dirombak biar lebih transparan, humanis, dan nggak ngulang kesalahan lama.
