Jumat, 19 Sep 2025
Jumat, 19 September 2025

Anggaran TKD di APBN 2026 Ditambah Rp43 Triliun untuk Jaga Stabilitas Daerah

astakom.com, Jakarta – Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang awalnya ditarget Rp650 triliun, ditingkatkan menjadi Rp693 triliun atau naik sebesar Rp43 triliun.

Penambahan TKD ini disepakati dalam rapat kerja antara Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis (18/9).

Purbaya menjelaskan, penambahan TKD tersebut merupakan respons atas masukan dari pemerintah daerah, guna menjaga stabilitas sosial dan politik daerah, meskipun total alokasinya masih lebih rendah dibandingkan APBN 2025.

“Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah,” ujar Purbaya di Jakarta, dikutip astakom.com, Jumat (19/9).

Purbaya memastikan manfaat APBN bagi daerah tetap terjaga meskipun total TKD turun. Menurutnya, hal itu karena pemerintah pusat juga menyiapkan Rp1.300 triliun belanja pusat yang akan dibelanjakan di daerah.

“Jadi manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah, jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menjelaskan bahwa program-program pemerintah pusat yang berjalan di daerah akan meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu termasuk adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2026 mendatang. “Program pusat yang akan berjalan di daerah itu meningkat luar biasa besar dibandingkan tahun ini,” kata Suahasil.

“Semua tetap jalankan. Ini tetap diterima manfaatnya oleh seluruh pemda, oleh seluruh masyarakat,” imbuhnya.

Penambahan anggaran TKD ini turut berdampak pada defisit RAPBN 2026. Semula ditargetkan sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), kini melebar menjadi Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB.

Akan tetapi, angka defisit ini masih berada di bawah batas maksimal 3 persen dari PDB, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Gen Z Takeaway

Pemerintah naikin anggaran TKD di RAPBN 2026 jadi Rp693 triliun biar kondisi sosial-politik di daerah tetap chill. Walau defisit agak nambah, tapi tenang aja, manfaat APBN ke daerah tetep aman kok.

Feed Update

KPK Buru Sosok “Juru Simpan” Uang Korupsi Kuota Haji

astakom.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memfokuskan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan pada pengejaran seorang “juru simpan”. Sosok misterius ini...

Prabowo Gelar Ratas Perekonomian di Hambalang, Setkab: Bahas Soal Energi...

astakom.com, Bogor - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bidang perekonomian dan instansi terkait di kediamannya Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis, (18/9) malam. Pertemuan ini...

400 Travel Terlibat Bikin KPK Lamban Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota...

astakom.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya sekitar 400 biro perjalanan haji atau travel yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota...

Sambut Wamenaker Afriansyah Noor, Kemnaker Perkuat Produktivitas hingga Perlindungan Pekerja

astakom.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa kehadiran Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan akan semakin memperkuat program-program Kemnaker, khususnya dalam meningkatkan...

Viral

Videos