Sabtu, 14 Mar 2026
Sabtu, 14 Maret 2026

Menkeu Pastikan Penyaluran Dana Rp 200 Triliun ke Perbankan Tak Ganggu Stabilitas Keuangan

astakom.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penyaluran dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ke perbankan tidak akan mengganggu stabilitas keuangan nasional.

Ia menyebut kas pemerintah masih sangat lapang di Bank Indonesia (BI), sehingga tidak ada kebutuhan mendesak untuk menarik dana tersebut dalam waktu dekat.

“Saya bisa hitung biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral lebih di atas itu. Jadi kalau Rp 200 triliun saja tidak akan mengganggu kondisi keuangan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip aatakom.com, Senin (15/9).

Purbaya menjelaskan, dana Rp 200 triliun itu awalnya direncanakan untuk ditarik dalam jangka waktu enam bulan. Namun, menurutnya pemerintah tidak harus terburu-buru menarik kembali karena simpanan di BI saat ini mencapai sekitar Rp 440 triliun.

Dengan demikian, dana yang ditempatkan di bank bisa tetap berputar untuk mendukung pembangunan sekaligus menjaga likuiditas perbankan.

“Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank, suka-suka saya, sampai kapan. Muter di situ supaya muter juga perekonomian,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Purbaya menyebut pemerintah membuka opsi penambahan dana Rp 200 triliun ke perbankan. Namun, saat ini rencana tersebut belum dipastikan waktunya karena masih menunggu penyerapan dari bank.

Ia mengakui, bank penerima masih menghadapi kendala dalam menyalurkan dana, di mana dari alokasi yang diberikan, baru sekitar Rp 7 triliun yang terserap.

“Tahu nggak pada waktu saya mau nyalurin Rp 200 triliun, banknya bilang apa? ‘Saya hanya sanggup menyerap Rp 7 triliun,’ saya bilang ‘enak aja kasih ke sana semua,'”

Yang jelas, dia mewanti-wanti agar dana tidak digunakan untuk membeli surat berharga negara (SBN). Kementerian Keuangan juga meniadakan jangka waktu (tenor) penempatan dana.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan penyaluran dana Rp 200 triliun ke lima bank besar, yakni Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, serta BSI Rp 10 triliun.

Skema ini diharapkan dapat mendukung program pembangunan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

Gen Z Takeaway

Jadi gini, pemerintah naro Rp 200 triliun di bank biar duitnya muter kayak vibes kopi pagi yang bikin melek ekonomi. Nggak usah panik, kas negara di BI masih aman banget, jadi duit ini nggak bakal bikin keuangan goyah.

Simpelnya: nabung aja dulu, biarin duit kerja sendiri sambil support perbankan dan pembangunan.

Feed Update

UMKM Happy! MBG Bikin Toko Kue Ngawi Banjir Order, Ciptakan Lapangan Kerja

astakom.com, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) gagasan Presiden RI Prabowo Subianto membawa berkah bagi dapur produksi kue basah milik Putri Lestari, pelaku...

MBG Dongkrak Ekonomi UMKM, Produksi Keripik Tempe Ngawi Meningkat

astakom.com, Jakarta - Program gagasan Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti memberi manfaat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)...

Jelang Lebaran Daging Sapi Tembus Rp110 Ribu per kg, Pemerintah Tegur Distributor

astakom.com, Jakarta - Menjelang lebaran, pemerintah terus mengawasi dan memperketat harga pangan, termasuk daging sapi. Mendengar ada laporan kenaikan harga daging sapi karkas jadi...

Petani Pasuruan Happy! Pupuk Murah Kini Tersedia di Kopdes

astakom.com, Jakarta - Pupuk dengan harga murah kini bisa dibeli dengan mudah oleh Petani di Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebab...

Setahun Danantara, Prabowo Bangga: Return on Asset Melonjak 300%

astakom.com, Jakarta - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sukses bikin Presiden Prabowo bangga atas pencapaiannya dalam satu tahun terakhir. Dalam laporan peningkatan...

Drama Selat Hormuz: Dua Kapal Pertamina Masih Hold di Teluk, Pemerintah Gaspol Negosiasi

astakom.com, Jakarta - Dua kapal Pertamina, yaitu VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih berada di zona konflik Timur Tengah (Timteng). Pemerintah saat ini terus bernegosiasi...