astakom.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, hingga saat ini telah beroperasi 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 565 unit dibandingkan data per 8 September lalu, dan telah mencakup 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan.
“Progres capaian Badan Gizi Nasional sampai hari ini, alhamdulillah hari ini sudah tercatat ada 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sudah beroperasi,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (15/9).
”Ini bertambah kurang lebih 565 dibandingkan per tanggal 8 September, minggu lalu. Dan ini sudah mencakup di 38 provinsi, di 509 kabupaten, dan juga 7.022 kecamatan,” imbuhnya.
Namun demikian, Dadan akui masih ada 5 kabupaten yang belum terjamah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yakni di Pegunungan Arfak, Papua Barat; Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT); Maibarat dan Tamraw, Papua Barat Daya; dan Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (Kaltim).
Lebih lanjut Dadan menambahkan bahwa SPPG merupakan instrumen penting penyerapan anggaran. Setiap SPPG, kata dia, dapat menyerap anggaran sekitar Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar per bulan.
“Jadi perlu diketahui bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini adalah boleh dikatakan sebagai mesin penyerapan anggaran. Jadi setiap satu SPPG berdiri, maka otomatis dalam satu bulan akan terserap antara Rp 900 (juta) sampai Rp 1 miliar,” jelas Dadan.
“Jadi kenapa SPPG ini penting sekali, sehingga jika ibu/bapak perhatikan penyerapan anggaran pada tanggal 8 September kami baru menyerap Rp 13,2 miliar, sekarang Rp 15,7 miliar,” sebutnya.
Dadan menambahkan, saat ini terdapat 12.897 SPPG berstatus potensi bakal beroperasional dan 9.632 dalam proses verifikasi pengajuan. Jumlah ini meningkat setelah adanya kebijakan follow back atau reset, di mana sekitar 5.000 SPPG yang sebelumnya berstatus persiapan dikembalikan ke tahap pengajuan.
“Kami sedang sinkronisasi data sehingga totalnya setelah selesai akan dibuka kembali tanggal 20 September. Jadi tinggal 5 hari lagi kami sedang sinkronisasi data mana mitra-mitra yang serius bekerja atau mana-mana mitra-mitra yang hanya booking titik. Jadi ini akan disampaikan kembali nanti pada tanggal 20 (September) yang ada di setiap kecamatan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Gen Z Takeaway
Kepala BGN Dadan Hindayana laporan ke Komisi IX DPR udah ada 8.018 dapur MBG (SPPG) beroperasi. Tapi masih ada lima kabupaten yang belum punya SPPG atau dapur program MBG. Ia juga menjelaskan kalau SPPG itu ujung tombak penyerap anggaran. Karena tiap SPPG akan nyerap anggaran Rp900 juta – Rp1 miliar per bulannya.
