astakom.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan langkah tegas dalam menjaga stabilitas nasional dengan melakukan reshuffle kabinet pada Senin (8/9). Langkah ini dipandang sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggapi dinamika politik dan aspirasi rakyat, termasuk desakan dari gerakan “17+8”.
Pengamat politik sekaligus Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Tunjung Sulaksono menilai langkah Presiden Prabowo sebagai strategi tepat untuk memperkuat kepercayaan publik.
Ia menilai, keputusan itu dapat meredam tensi politik, meningkatkan optimisme masyarakat, sekaligus sebagai katup pengaman yang meredakan ketegangan setelah demonstrasi akhir Agustus lalu.
“Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi sendiri menyatakan, salah satu pertimbangan perombakan kabinet adalah gejolak demonstrasi akhir Agustus 2025 lalu,” ujar Tunjung dalam keterangan tertulisnya, dikutip astakom.com, Rabu (10/9).
Pemerintah, kata Tunjung, telah memberi sinyal kuat bahwa suara rakyat benar-benar didengarkan dengan mengganti menteri yang selama ini dianggap tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, Tunjung berpendapat perombakan kabinet mampu memulihkan optimisme publik yang sempat menurun. Menteri baru diharapkan hadir dengan kebijakan yang lebih pro-rakyat, berkeadilan, dan solutif sehingga dapat menumbuhkan harapan baru.
Ia juga melihat, langkah ini sebagai cara Presiden Prabowo untuk membangun kembali legitimasi politik yang sangat penting untuk kelangsungan pemerintahan hingga beberapa tahun ke depan.
“Reshuffle ini mengirim pesan bahwa Presiden Prabowo serius melakukan perbaikan sesuai aspirasi rakyat,” ujarnya menegaskan.
Tiga Alasan Utama Reshuffle
Dari perspektif ilmu pemerintahan, Tunjung menyebut ada tiga alasan utama di balik reshuffle, yakni kinerja, politik, dan yuridis. Dari sisi kinerja, pemerintah ingin memastikan menteri di bidang strategis seperti ekonomi dapat bekerja lebih optimal.
Kemudian dari sisi politik, perombakan Kabinet Merah Putih ini juga dianggap penting untuk meredakan ketidakpuasan publik terhadap pejabat yang sebelumnya menuai kontroversi.
Ia menambahkan bahwa faktor hukum juga berperan, seperti kasus korupsi yang menjerat mantan wakil menteri tenaga kerja. Dengan melakukan penggantian, pemerintah dinilai ingin memastikan roda pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan.
Menteri Baru Dituntut Cepat
Meski reshuffle dinilai sebagai langkah besar, Tunjung mengingatkan bahwa tugas menteri baru tidak mudah. Ia menilai mereka harus segera membuktikan keberpihakan kepada rakyat melalui langkah-langkah nyata.
“Menteri baru harus segera menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi penyebab kemarahan publik,” kata Tunjung.
Ia juga merekomendasikan agar para menteri membuat program quick wins dalam 100 hari pertama, khususnya di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Selain itu, komunikasi publik yang efektif juga diperlukan agar setiap kebijakan bisa dipahami masyarakat dengan baik.
Dengan langkah berani ini, Presiden Prabowo dianggap telah menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki kinerja pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan rakyat, bahwa pemerintah berkomitmen memperkokoh stabilitas politik dan arah pembangunan nasional.
Reshuffle Kabinet
Sebelumnya, Presiden Prabowo memberhentikan lima menteri, yakni Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi Budi Erie Setiadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, serta Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding.
Sebagai penggantinya, Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI/Kepala BP2MI, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi, M Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Untuk posisi Menko Polkam, Prabowo menunjuk pejabat ad interim sembari menyiapkan pengganti definitif. Sementara posisi Menpora akan segera diisi secara resmi dalam waktu dekat.
Gen Z Takeaway
Reshuffle kabinet Presiden Prabowo ini bisa dibilang momen krusial buat nunjukin pemerintah serius dengerin suara rakyat. Lima kursi menteri diganti, mulai dari Menkeu sampai Menko Polkam, biar mesin pemerintahan makin responsif dan stabil.
Langkah ini menarik, karena reshuffle bukan sekadar politik, tapi soal arah kebijakan baru yang katanya bakal lebih pro-rakyat, solutif, dan harus cepet kasih hasil nyata—alias quick wins—biar kepercayaan publik balik lagi.
