astkom.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, hingga saat ini ada lima kabupaten di Indonesia yang belum memiliki satu pun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/9).
”Masih ada lima kabupaten yang belum berdiri SPPG baik operasional maupun dalam proses pengajuan, yakni Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat), Sumba Tengah (NTT), Maibarat dan Tambrauw (Papua Barat Daya), serta Mahakam Ulu (Kalimantan Timur),” ujar Dadan, dalam keterangan tertulis dikutip astakom.com, Selasa (9/9).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan hingga Senin siang, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi mencapai 7.477 unit dan tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, serta 7.022 kecamatan.
Sementara itu, SPPG yang masih dalam proses pengajuan tercatat sebanyak 11.754 unit. BGN memastikan terus mendorong Pembangunan SPPG agar program MBG dapat menjangkau wilayah lebih luas, termasuk wilayah terpencil.
“Saya ingin menyampaikan kemajuan yang sudah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional sampai sekarang, ketika kami membuat persentase ini tadi malam, jumlah SPPG yang sudah operasional ada 7.453 dan SPPG dalam proses pengajuan itu adalah 11.754. Siang ini, sebetulnya SPPG-nya sudah bertambah menjadi 7.477 dan ini sudah tersebar di 38 provinsi, kemudian di 509 kabupaten, dan di 7.022 kecamatan,” papar Dadan.
Satu SPPG, satu milyar
Lebih lanjut, Dadan menyebut BGN terus melakukan percepatan verifikasi untuk memastikan target bulanan dapat tercapai. Dalam paparannya, disebutkan pada Juli lalu, target awal 1.994 SPPG berhasil dilampaui menjadi 2.391 SPPG dengan penerima manfaat sekitar 7 juta orang. Pada Agustus, target 7.000 SPPG juga terwujud dengan capaian 7.453 unit.
“Alhamdulillah, sampai saat ini kita selalu bisa memenuhi target, seperti bulan Juli awalnya kami menargetkan hanya 1.994 SPPG. Tapi dengan adanya langkah darurat yang kami lakukan dengan penambahan calon kepala SPPG kami berhasil selama bulan Juli itu membentuk 2.391 SPPG dengan penerima manfaat sekitar 7 juta,” ungkapnya.
“Agustus kita targetkan 7.000 SPPG, alhamdulillah terbentuk 7.453 SPPG. Dan bulan ini, bulan September kita ingin menambah 7.000 SPPG. Demikian juga nanti di bulan Oktober dan terakhir kami menginginkan 25.000 SPPG di daerah aglomerasi serta 6.000 SPPG di daerah terpencil. Sehingga total SPPG yang akan kita bentuk kurang lebih sekitar 31.000,” sambungnya.
Dadan juga menekankan bahwa jumlah SPPG berbanding lurus dengan penyerapan anggaran BGN. “Ini penting sekali bagi Badan Gizi mengejar jumlah SPPG karena penerimaan atau penyerapan anggaran di Badan Gizi itu identik dengan jumlah SPPG yang operasional. Karena setiap 1 SPPG operasional maka di bulan itu 1 SPPG akan menyerap kurang lebih Rp 1 miliar. Jadi, kalau ada 7.000 SPPG, itu artinya akan ada Rp 7 triliun yang terserap di bulan itu,” pungkasnya.
Gen Z Takeaway
Kepala BGN Dadan Hindayana bilang ada 5 kabupaten hingga kini belum punya dapur SPPG. Meski begitu, Dadan nyebut sudah ada 7.453 SPPG terbentuk. Sementara 11.754 sudah mengajukan membuat dapur SPPG. Dadan optimis hingga akhir tahun 2025 target 31.000 dapat tercapai.
