astakom.com, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pakar hukum tata negara, Moh Mahfud MD, menyoroti formasi kabinet Presiden Prabowo Subianto sebelum dilakukan reshuffle pada Senin (8/9). Menurut Mahfud, komposisi kabinet sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih maju.
Dalam unggahan video di kanal YouTube pribadinya, Mahfud menyampaikan bahwa masalah utama kabinet lama bukan hanya soal kecerdasan atau kompetensi pejabat, melainkan juga terkait integritas dan rekam jejak.
“Kabinet ini tidak memenuhi syarat untuk membawa Indonesia lebih maju. Bukan karena kepintarannya,” ujar Mahfud dalam kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, dikutip astakom.com, Selasa (9/9).
Syarat Pejabat Kabinet
Mahfud menjelaskan, seorang pejabat kabinet idealnya memiliki tiga syarat utama, yaknj kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang baik. Tanpa kombinasi tiga faktor itu, sebuah kementerian sulit bekerja optimal untuk kepentingan rakyat.
“Kepintaran itu satu, artinya itu kompetensi ya. Lalu yang kedua harus ada integritas, lalu yang ketiga harus ada track record. Itu syarat,” tandas mantan Menko Polhukam tersebut.
Ia menegaskan, satu aspek saja tidak cukup. Orang yang hanya mengandalkan kepintaran tanpa integritas berpotensi salah arah. Sebaliknya, integritas tanpa kapasitas juga tidak akan menyelesaikan persoalan bangsa.
“Kadang kala orang pintar sekali, tapi nggak punya integritas, tidak ngerti tugas-tugas, asal ditempatkan saja di suatu tempat,” tambah Mahfud.
Menurutnya, sejumlah posisi di kabinet lama terisi oleh figur yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut. Akibatnya, kinerja pemerintahan terhambat dan respon terhadap aspirasi publik menjadi tersendat.
Aspirasi Publik Tidak Tersampaikan
Lebih jauh, Mahfud menilai bahwa salah satu penyebab Presiden Prabowo terkesan lambat merespons tuntutan masyarakat adalah karena aspirasi rakyat tidak tersampaikan dengan baik oleh para pembantunya di kabinet.
“Ada kemungkinan bahwa memang pesan dan aspirasi masyarakat itu tidak betul-betul tersampaikan kepada Pak Prabowo, karena ada pihak-pihak yang memagari. Lalu, yang kedua, para menteri ini nggak ngerti apa aspirasi masyarakat itu sesungguhnya dan bagaimana mengelolanya, sehingga macet terus,” jelasnya.
Kondisi inilah yang menurut Mahfud memunculkan keresahan publik hingga berujung pada demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah pada 25–31 Agustus 2025. Gelombang aksi itu kemudian memaksa pemerintah melakukan evaluasi serius terhadap kabinet.
Reshuffle sebagai Koreksi
Mahfud menilai, langkah Prabowo melakukan reshuffle menjadi bentuk koreksi atas kelemahan kabinet lama. Ia menyambut baik keputusan tersebut dan menganggapnya sebagai tanda Presiden mulai mau mendengar suara rakyat.
“Sekarang sesudah terjadi demo dan kerusuhan dimana-mana, Pak Prabowo langsung merespon,” kata Mahfud.
Menurutnya, perombakan kabinet menjadi bagian dari quick win solution yang mendesak untuk meredam kegaduhan politik sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Dua jempol untuk Pak Prabowo,” tandasnya.
Reshuffle Kabinet
Sebelumnya, Presiden Prabowo memberhentikan lima menteri, yakni Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi Budi Erie Setiadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, serta Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding.
Sebagai penggantinya, Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI/Kepala BP2MI, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi, M Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Untuk posisi Menko Polkam, Prabowo menunjuk pejabat ad interim sembari menyiapkan pengganti definitif. Sementara posisi Menpora akan segera diisi secara resmi dalam waktu dekat.
Gen Z Takeaway
Mahfud MD basically bilang kalau kabinet lama tuh ibarat tim futsal yang pemainnya ada skill tapi nggak semua punya integritas dan track record clean, jadinya permainan berantakan dan aspirasi rakyat nggak nyampe ke coach alias Presiden.
Reshuffle kemarin dipandang Mahfud sebagai “update patch” penting buat nge-fix bug lama, biar pemerintah lebih responsif dan trust publik balik lagi. Intinya, good move dari Prabowo yang akhirnya mau denger suara jalanan—dua jempol dari Mahfud buat langkah ini.
