astakom.com, Bogor — Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi positif sejumlah poin yang diminta oleh rakyat. Menurutnya, banyak hal yang masuk akal dan bisa dibicarakan bersama.
Prabowo secara khusus menyebut usulan tim investigasi independen untuk menyelidiki kematian ojol Affan Kurniawan yang tewas di demonstrasi yang berujung ricuh dan korban lainnya sebagai langkah yang masuk akal.
“Ya, saya kira kalau tim investigasi independen saya kira ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana,” kata Prabowo pada pertemuan dengan sejumlah media massa di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (6/9).
Prabowo menyebut dari semua aspirasi masyarakat yang ia serap, beberapa masuk akal tetapi beberapa perlu diperdebatkan.
“Kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Saya kira banyak yang masuk akal. Banyak yang menurut saya normatif. Dan bisa kita bicarakan dengan baik,” ucapnya
Prabowo menilai usulan segelintir masyarakat yang masih bisa diperdebatkan adalah soal penarikan TNI dari pengamanan sipil.
“Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak, iya kan,” jelasnya.
Prabowo menegaskan, tugas utama TNI adalah menjaga rakyat dari berbagai bentuk ancaman. “Ya tugasnya TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat dari ancaman, manapun. Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar itu ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable,” tegasnya.
Di akhir, Prabowo menekankan bahwa seluruh langkahnya akan berpegang pada amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“Saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada saya,” pungkasnya.
Gen Z Takeaway
Pak Prabowo open banget sama aspirasi rakyat—terutama soal bikin tim investigasi independen buat kasus ojol Affan, dia bilang itu masuk akal dan siap dibahas. Tapi kalau soal narik TNI dari pengamanan sipil, menurutnya itu masih debatable karena TNI punya tugas jaga rakyat dari ancaman. Intinya, semua keputusan bakal tetap patuh sama UUD 1945
