astakom.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Bank Indonesia (BI) resmi menyepakati pembagian beban bunga (burden sharing) untuk mendukung sejumlah program pemerintah, meliputi Program Perumahan Rakyat serta Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk sinergi fiskal dan moneter yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, disiplin, dan integritas pasar.
“Kesepakatan ini dituangkan dalam Keputusan Bersama (KB) tentang Tambahan Bunga dalam Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah Mewujudkan Asta Cita Terkait Ekonomi Kerakyatan,” kata Deni dalam keterangan tertulisnya, dikutip astakom.com, Senin (8/9).
Adapun pembagian beban bunga dilakukan untuk Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah terkait kedua program tersebut. Mekanismenya dengan membagi rata biaya atas realisasi alokasi anggaran setelah dikurangi imbal hasil penempatan pemerintah di lembaga keuangan domestik.
“Kesepakatan ini mulai berlaku tahun 2025 sampai dengan berakhirnya program pemerintah tersebut. Dalam pelaksanaannya, pembagian beban dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening pemerintah yang ada di Bank Indonesia sejalan dengan peran Bank Indonesia sebagai pemegang kas,” ujar Deni.
Lebih lanjut, Deni menegaskan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dilakukan secara hati-hati melalui optimalisasi penerimaan, belanja efektif, serta pembiayaan yang berkesinambungan.
Dia melanjutkan, belanja negara akan difokuskan pada sektor yang berdampak luas, khususnya ekonomi kerakyatan melalui program perumahan dan koperasi desa.
“Secara keseluruhan, defisit APBN 2025 diperkirakan tetap rendah dan ditopang oleh pembiayaan yang dikelola secara profesional,” tambahnya.
Di sisi lain, Bank Indonesia juga terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui bauran kebijakan. Sejak September 2024, BI telah menurunkan BI Rate sebesar 125 bps hingga mencapai level terendah sejak 2022.
Stabilitas nilai tukar Rupiah pun diperkuat lewat intervensi di pasar off-shore (NDF), pasar spot domestik, DNDF, hingga pembelian SBN di pasar sekunder.
BI juga melakukan ekspansi likuiditas dengan menurunkan posisi instrumen moneter SRBI dari Rp923 triliun pada awal 2025 menjadi Rp715 triliun per Agustus 2025.
Selain itu, pembelian SBN hingga akhir Agustus 2025 tercatat mencapai Rp200 triliun, termasuk melalui program debt switching dengan pemerintah.
“Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter,” tutur Deni.
Lebih lanjut, kebijakan moneter BI juga diperkuat dengan pemberian insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang mencapai Rp384 triliun pada Agustus 2025, serta akselerasi digitalisasi sistem pembayaran nasional.
Gen Z Takeaway
Buat yang suka ngulik ekonomi, deal antara Kemenkeu dan BI ini basically kayak gotong royong finansial: mereka bagi beban bunga bareng buat support program perumahan rakyat dan koperasi desa, biar APBN tetap sehat tapi rakyat juga kebagian manfaat.
Plus, BI juga lagi all out jaga stabilitas rupiah, nurunin BI Rate, sampai nyuntik likuiditas gede-gedean. Jadi vibe-nya, fiskal dan moneter lagi kompak banget buat ngegas ekonomi kerakyatan tanpa ngorbanin stabilitas.
