DPR Berikan Jawaban 17+8 Tuntutan Rakyat dengan 6 Poin Keputusan

astakom.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menaggapi 17+8 tuntutan rakyat yang disampaikan organisasi kemahasiswaan dalam dialog di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/9).

Merespon tuntutan tersebut, DPR mengeluarkan enam poin keputusan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPR, dan dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pada Jumat (5/9) malam.

Dasco menyampaikan, rapat konsultasi digelar pada Kamis (4/9), dan menghasilkan sejumlah Langkah konkret yang berkaitan dengaan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, serta peningkatan transparansi di parlemen.

”Pada hari ini kami menyampaikan hasil Keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin,” ujar Dasco Jumat malam.

Enam poin keputusan DPR

1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.
2. DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan; a. daya Listrik dan b. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi.
4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.
5. Pimpinan DPR RI menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud.
6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

”Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI IbuPuan Maharani, saya Sufmi Dasco Ahmad, dan Pak Saan Mustofa dan Pak Cucun Ahmad Syamsurijal,” kata Dasco.

Isi Lengkap 17 + 8 Tuntutan Rakyat

Melansir Instagram influencer Jerome Polin, @jeromepolin, berikut isi lengkap tuntutan yang viral di media sosial tersebut:

17 Tuntutan dalam 1 Minggu (Deadline: 5 September 2025)

Tugas Presiden Prabowo

1. Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Membentuk Tim Investigasi Independen atas kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban lainnya selama aksi 28–30 Agustus, dengan mandat yang jelas dan transparan.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

3. Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
4. Mempublikasikan secara berkala transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah dinas, fasilitas DPR).
5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk menyelidiki melalui KPK.

Tugas Ketua Umum Partai Politik

6. Memberi sanksi tegas atau memecat kader DPR yang tidak etis dan menimbulkan kemarahan publik.
7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di masa krisis.
8. Melibatkan kader partai dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia

9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Menghentikan kekerasan polisi dan mematuhi SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Menangkap dan memproses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan atau memerintahkan kekerasan dan pelanggaran HAM.

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

12. Segera kembali ke barak; hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Menegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Menyatakan komitmen publik untuk tidak mencampuri krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

15. Menjamin upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, buruh, nakes, mitra ojol, dan lainnya).
16. Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.
17. Membuka dialog dengan serikat buruh untuk solusi atas UMK/UMP, kontrak, dan outsourcing.

8 Tuntutan dalam 1 Tahun (Deadline: 31 Agustus 2026)

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran: Audit independen, tolak eks-koruptor, naikkan standar, hapus privilese seperti pensiun seumur hidup & pajak ditanggung negara.
2. Reformasi Partai Politik dan Penguatan Fungsi Oposisi: Partai wajib publikasi laporan keuangan dan DPR memastikan oposisi berfungsi efektif.
3. Reformasi Sistem Perpajakan: Menyusun kebijakan perpajakan yang lebih adil dan tidak membebani rakyat.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor: Disahkan dalam masa sidang tahun ini, disertai penguatan KPK dan UU Tipikor.
5. Reformasi Kepemimpinan & Sistem Kepolisian: Revisi UU Polri, desentralisasi fungsi, dan profesionalisasi institusi.
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian: Cabut mandat keterlibatan TNI dalam proyek sipil seperti food estate, dan revisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawasan Independen: Perluas kewenangan dan kemandirian Komnas HAM serta Ombudsman.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Ekonomi & Ketenagakerjaan: Evaluasi UU Cipta Kerja, PSN, dan BUMN yang berdampak pada rakyat dan lingkungan.

Gen Z Takeaway

DPR RI udah ngasih jawaban atas 17+8 Tuntutan Rakyat. Total jawabannya berjumlah 6 poin. Di antaranya hentiin tunjangan, moratorium kunjungan ke luar negeri, dan mangkas tunjangan dan fasilitas biaya telpon, listrik, serta transportasi. Anggota dewan yang udah dipecat juga dihentiin hak keuangannya. DPR juga janji lebih transparan dan libatin publik dalam proses legislasi. Jawaban itu disampaiin Wakil Ketua DPR Sufmi Ahmad Dasco semalam.