astakom.com, Bogor – Kementerian Pertahanan (Kemhan) menggelar Rapat Lanjutan Reformasi birokrasi Pertahanan Negara di Bogor, Rabu (20/8).
Acara ini dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemhan Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, dan diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setjen Kemhan sebagai bagian dari rangkaian reformasi birokrasi pertahanan.
Fokus utama rapat kali ini adalah pengklasifikasian ancaman non-militer di berbagai kementerian, lembaga, dan instansi terkait. Upaya ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan nasional.
Dalam arahannya, Letjen TNI Tri Budi Utomo menegaskan pentingnya sinergi semua pihak agar klasifikasi ancaman non-militer dapat dilakukan secara tepat sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.
“Ancaman yang menghadapi bangsa saat ini semakin kompleks, ditandai dengan situasi Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity (VUCA) yang penuh kerumitan serta perubahan cepat. Hal ini mencakup krisis ekonomi, krisis pangan, Perubahan Iklim, krisis kesehatan, hingga ketegangan geopolitik global,” ujar Sekjen Kemhan dalam keterangannya seperti yang dikutip astakom, Kamis (21/8).
Rapat ini menghadirkan sejumlah narasumber dan panelis, antara lain Brigjen TNI Sanggam David MT, S, Dr. Kris Wijoyo Soepandji, Dr. Steven T. Sambouw, dan Dr. Hendra Wulan.
Peserta rapat terdiri dari perwakilan berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah yang berperan dalam penanganan ancaman non-militer sesuai kewenangan masing-masing.
Dengan koordinasi yang solid, forum ini diharapkan mampu menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan Rakyat Indonesia.
Ikuti perkembangan berita terkini ASTAKOM di GOOGLE NEWS
