astakom.com, Jakarta, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan pandangannya terkait Nota Keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan Sidang Paripurna DPR RI.
Menurutnya, arsitektur RAPBN 2026 merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Ia menilai delapan agenda prioritas nasional yang disampaikan Presiden mencerminkan bagaimana anggaran disusun untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Adapun ke-8 agenda prioritas tersebut antara lain, ketahanan pangan, energi, program MBG, peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, penguatan Koperasi Desa, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.
“RAPBN 2026 merupakan rancangan anggaran perdana di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di dalamnya tercermin agenda prioritas yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk tujuan pemerataan, hingga perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan. Inilah bentuk konkret pelaksanaan amanat UUD 1945 dalam pembangunan nasional,” ujar Budisatrio.
Lebih lanjut, Budisatrio menyoroti kerangka RAPBN 2026 yang menetapkan Belanja Negara sebesar Rp3.786,5 triliun dan Pendapatan Negara Rp3.147,7 triliun, dengan defisit terjaga pada 2,48 persen dari PDB. Menurutnya, desain fiskal tersebut ekspansif namun tetap realistis dan rasional.
“RAPBN 2026 disusun dengan visi besar yang realistis dan terukur. Untuk mencapai target tersebut, penerimaan perpajakan dan PNBP perlu diperkuat melalui digitalisasi serta penguatan tata kelola.”
“Di sisi lain, APBN harus dikelola secara akuntabel dengan menekan potensi kebocoran anggaran serta meningkatkan efisiensi belanja, sehingga setiap rupiah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” papar Budisatrio.
Menutup keterangannya, Budisatrio menegaskan bahwa Fraksi Partai Gerindra berkomitmen untuk mengawal pembahasan RAPBN 2026 di Badan Anggaran. Fokusnya adalah memastikan delapan agenda prioritas yang disampaikan Presiden dapat dituangkan secara konsisten dalam postur anggaran yang efisien dan tepat sasaran.
“APBN sejatinya adalah instrumen fiskal untuk mewujudkan amanat UUD 1945. Karena itu, Fraksi Partai Gerindra berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan RAPBN 2026 di Banggar, agar agenda prioritas yang telah disampaikan Presiden Prabowo benar-benar diterjemahkan secara konsisten di dalam UU APBN 2026 serta dapat dijalankan sesuai semangat konstitusi dan visi Presiden,” ujar Budisatrio.
Ikuti perkembangan berita terkini ASTAKOM di GOOGLE NEWS
