astakom.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dalam 10 bulan terakhir, kabinet Merah Putih memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik dan menyeluruh.
”Kami ingin angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0 persen dalam tempo sesingkatnya,” tutur Presiden dalam Pidato Kenegaraan di hadapan anggota MPR RI di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Presiden menyebut telah membentuk sistem DTSEN sebagai pegangan utama untuk memastikan program pemerintah bagi masyarakat miskin tepat sasaran. Dengan DTSEN, kami menjaring siapa yang berhak menerima manfaat.
Dalam pidato jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Presiden Prabowo juga mengaskan salah satu upaya memutus rantai kemiskinan adalah dengan membentuk Sekolah Rakyat.
”Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat. Tahun depan 200, selanjutnya 300, dan seterusnya. Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di desil 1–2 dan benar-benar sangat membutuhkan.” tegasnya
”Mereka kita asramakan dan berdayakan dengan kualitas yang baik. Ini adalah langkah untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak yang miskin, kalau orang tuanya miskin, mereka tidak perlu miskin.” Imbuhnya.
Strategi Presiden
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan strategi Presiden untuk memastikan seluruh program bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Gus Ipul mengungkapkan hal tersebut usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Menurut Gus Ipul, DTSEN menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki satu data terpadu yang dikelola langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dijadikan pedoman oleh seluruh pemangku kepentingan.
“DTSEN sebagai strategi presiden agar program bansos tepat sasaran. Untuk pertama kalinya Indonesia punya data tunggal. DTSEN dikelola langsung BPS dan dijadikan pedoman seluruh stakholder,” kata Gus Ipul, sembari menyebut Kemensos ikut membantu pemutakhiran data secara berkala.
“Dengan data ini, kita bisa menentukan dengan tepat siapa yang berhak menerima bansos, sekaligus siapa yang berhak masuk ke Sekolah Rakyat,” imbuh Gus Ipul dalam keterangan tertulis dikutip astakom.com, Sabtu (16/8).
Pada triwulan kedua tahun ini, penyaluran Bansos di Kementerian Sosial juga telah berpedoman dengan DTSEN. Hasilnya lebih dari 2 juta penerima bansos telah dicoret dan dialihkan ke mereka yang lebih berhak.
Penggunaan DTSEN juga akan terus dilakukan untuk penyaluran bansos tahap selanjutnya. Menurut Gus Ipul, DTSEN memutuskan kelayakan penerima bantuan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi secara akurat.
Hal ini juga menjadi dasar untuk program pendidikan berasrama Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1–2).
Gus Ipul menilai, kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR.
Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen dengan strategi yang komprehensif.